Puan Diisukan Bakal Gantikan Gibran, Said Abdullah Kesal PDIP Terus Dijadikan Kambing Hitam

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menyayangkan munculnya narasi liar yang menyeret elite partai banteng moncong putih itu ke dalam polemik sengketa keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Belakangan, santer beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua DPP PDIP Puan Maharani bakal menggantikan posisi Gibran jika gugatan tersebut dikabulkan.

Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan keheranannya atas sikap sejumlah pihak yang selalu mengaitkan dinamika politik kubu lain dengan partainya.

"Nama Mbak Puan sudah beredar ke mana-mana, disangkutpautkan. Pokoknya kalau ada gejolak di sebelah sana, langsung larinya ke PDI Perjuangan. Ada apa-apa, PDI Perjuangan," sesal Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ia merasa lelah dengan pola politik yang terus-menerus menjadikan PDIP sebagai sasaran tembak atau "kambing hitam" atas persoalan yang terjadi di kubu politik lain.

"Di sana mau ngambil tokoh atau siapa pun yang dipecat dari PDI Perjuangan, masuk ke sana juga, ribut lagi dengan PDI Perjuangan. Alah, capekan itu terus," tambahnya.

Said pun mengimbau seluruh pihak untuk segera menyudahi penyebaran isu murahan dan mulai mengedepankan iklim kompetisi politik yang lebih sehat serta rasional.

Secara tegas, ia memastikan bahwa PDIP sama sekali tidak ikut campur dan tidak memiliki agenda politik apa pun di balik proses hukum sengketa ijazah putra sulung Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah bergulir di MK.

"Udahlah, kok kalau kita berkompetisi dengan sehat aja. Dan dalam konteks MK yang ijazahnya cawapres kita, PDI Perjuangan tidak punya kepentingan apa-apa," pungkas Said.