Rocky Gerung Tuntut Istana Bersiap Hadapi Gelombang Kritik Kopdes dan MBG: Konsekuensinya Dihitung

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung meminta jajaran komunikasi pemerintah bersiap menghadapi berbagai reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Rocky, kedua program tersebut merupakan janji kampanye presiden sehingga pemerintah harus tetap menjalankannya. Namun, konsekuensi dari pelaksanaan program berskala besar itu juga harus dihitung dan diantisipasi sejak awal.

Baca Juga: Baru Dilantik, Rocky Gerung Bilang Prabowo Jadi Gak Ada Kerjaan Kalau Istana Batalkan Kopdes dan MBG

Rocky menilai potensi kritik maupun protes terhadap kebijakan pemerintah merupakan konsekuensi yang perlu dihadapi. Karena itu, ia meminta instansi yang bertanggung jawab terhadap komunikasi pemerintah menyiapkan mitigasi.

“Dan karena itu pemerintah akan siapkan mitigasi terhadap konsekuensi itu,” tegas Rocky, dikutip Rabu (7/10/2026).

Rocky sendiri menegaskan bahwa kedua program tersebut tidak mungkin dibatalkan oleh Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan janji politik tetap memiliki konsekuensi yang harus dihitung pemerintah.

“Enak aja dia enggak akan kerjain. Saya bilang, 'Enak aja, Pak Presiden. Anda enggak ngerjain apa-apa karena batalin koperasi dan MBG.' Itu janji Presiden mesti dia kerjakan. Konsekuensinya yang dihitung itu,” tegasnya.

Bagi Rocky, konsekuensi tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan teknis program, tetapi juga bagaimana pemerintah menghadapi reaksi publik terhadap kebijakan yang memiliki cakupan sangat luas.

MBG, misalnya, ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Sasaran program mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaannya dilakukan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disiapkan BGN.

Besarnya cakupan tersebut membuat program MBG juga menghadirkan tantangan tata kelola. BGN sendiri menyatakan dukungan anggaran tahun ini mencapai Rp335 triliun, terdiri atas Rp268 triliun anggaran utama dan Rp67 triliun dana cadangan.

Di sisi lain, pemerintah terus mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo menyebut koperasi tersebut diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, dengan berbagai fasilitas seperti toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek, gudang, logistik dan cold storage.

Pada Agustus 2026, pemerintah menyatakan sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya disebut telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 2026.

Baca Juga: Loyalis Jokowi Soal Reshuffle Terbaru Prabowo: Ukurannya Sederhana, Apakah Pemerintahan Itu Bekerja?

Dengan skala program yang besar tersebut, ruang kritik terhadap pelaksanaan kebijakan juga terbuka. Kritik dapat berkaitan dengan penggunaan anggaran, kualitas layanan, ketepatan sasaran, keamanan makanan, kesiapan infrastruktur, hingga efektivitas koperasi di tingkat desa.