Heru Soroti Momen Jokowi Temui Prabowo Jelang Putusan MK: Labrakan Itu Sukses Selamatkan Gibran

Pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, mendapat sorotan politik tersendiri karena berlangsung pada hari yang sama dengan pembacaan putusan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat Politik Heru Subagia membaca pertemuan tersebut sebagai bagian dari manuver politik tingkat tinggi yang berkaitan dengan posisi dari Gibran. Ia bahkan menggambarkan kedatangan ayah dari sosok wakil presiden terkini itu sebagai bentuk “labrakan” politik yang menurutnya bertujuan menjaga posisi dari Gibran.

Baca Juga: MK Ungkap Fakta Soal Ijazah Gibran, Pengamat: Ini Bukti Tak Ada Dokumen Penyetaraan!

Pertemuan Jokowi dan Prabowo memang terjadi sekitar waktu pembacaan putusan MK. Berdasarkan laporan, mantan presiden itu datang ke kediaman presiden di Jalan Kertanegara.

MK pada hari yang sama membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa tak ada ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat dari Gibran.

Bagi Heru, kombinasi dua peristiwa tersebut menarik untuk dibaca dalam konteks politik mengingat hubungan dekat dari Jokowi, Prabowo dan Gibran.

“Pada detik-detik terakhir, ini adalah sebuah manajemen politik tingkat tinggi bagaimana mantan presiden itu pada akhirnya saya memberikan sebuah kata istimewa dalam hal ini adalah melabrak,” ujar Heru, dikutip Rabu (7/10/2026).

Ia kemudian mengaitkan pertemuan tersebut dengan posisi politik dari Gibran. Menurutnya, Gibran menjadi titik keberlanjutan pengaruh keluarga dari Jokowi di Indonesia.

“Melabrak rumah atau kediaman presiden dalam rangka mengamankan posisi secara politik anaknya sebagai wakil presiden, dan yang jauh lebih penting lagi, putranya sebagai representasi dinasti keberlanjutan dari Jokowi,” katanya.

MK dalam putusan resmi sendiri menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut. Namun Heru sendiri melihat hasil putusan tersebut sebagai keuntungan bagi keberlangsungan posisi Gibran.

“Dengan tidak dikabulkan dalam ruangan hukum menjadi putusan politik berkaitan pelengseran atau dicabutnya jabatan dia sebagai Wakil Presiden, ini adalah bukti kemenangan lobi-lobi politik tingkat tinggi,” tegasnya.

Pandangan tersebut muncul karena salah satu konsekuensi paling nyata dari putusan tersebut adalah tidak berubahnya atau pindanya jabatan wakil presiden dari Gibran. Mahkamah tidak membatalkan kedudukan politikus muda itu dan tidak menjatuhkan diskualifikasi sebagaimana yang diminta dalam petitum para pemohon.

Baca Juga: Rocky Gerung Akui Dagangkan Reputasinya ke Prabowo: Saya Enggak Pernah Tukar-tambah...

Bagi Heru, kombinasi antara pertemuan dua politikus senior dan hasil putusan tersebut menunjukkan akan bertahannya posisi politik Gibran. Manuver Jokowi ke Prabowo pada hari putusan menurutnya memiliki arti politik yang besar.