Orang Jokowi Disebut Mulai Disingkirkan dari Pemerintahan Prabowo, Istana Akhirnya Buka Suara

Perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 memunculkan tafsir politik mengenai perubahan posisi sejumlah tokoh yang selama ini dikaitkan dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu anggapan yang muncul adalah reshuffle tersebut menjadi cara untuk menjauhkan atau “mempreteli” orang-orang Jokowi dari pemerintahan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan tersebut. Ia memastikan tidak ada agenda untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi melalui pergantian sejumlah pejabat.

“Nggak ada. Nggak ada isu mempreteli, beritanya nggak benar,” kata Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Bambang, perubahan susunan pemerintahan yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari pergantian pejabat yang biasa dilakukan dalam pemerintahan. Ia juga membantah adanya hubungan antara reshuffle dengan upaya menjauhkan Jokowi dari pemerintahan Prabowo.

“Kita tetap solid kok. Tidak ada kaitannya dengan dengan hal mempreteli. Itu itu hanya pergantian biasa saja,” tuturnya.

Isu tersebut mencuat setelah Prabowo melakukan reshuffle dengan mengubah sejumlah posisi strategis di pemerintahan. Pada 1 Oktober 2026, sebanyak 18 pejabat dilantik, mulai dari menteri, wakil menteri, pejabat lembaga, hingga pimpinan Polri.

Salah satu perubahan terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Prabowo memindahkan Sugiono dari posisi Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK untuk menggantikan Pratikno, sementara kursi Menteri Luar Negeri kemudian diisi diplomat Arrmanatha Christiawan Nasir.

Perubahan juga terjadi di lingkar pemerintahan lainnya. Dudung Abdurachman bergeser dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menko Politik dan Keamanan, sedangkan posisi yang ditinggalkannya ditempati mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Di sektor keamanan, Prabowo juga mengganti pucuk pimpinan Polri. Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit, sementara Listyo mendapat posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Selain itu, Bahlil Lahadalia mendapat posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri ESDM, sementara Muhammad Sarmuji masuk ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Ekspor Perdana Baterai EV Jadi Bukti Hilirisasi Berhasil: Strategi Kita Benar

Perubahan di sejumlah posisi tersebut kemudian dibaca sebagian pihak sebagai tanda adanya perubahan konfigurasi politik di pemerintahan Prabowo. Salah satu analisis bahkan menyebut reshuffle tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja, tetapi juga perubahan pengaruh politik di lingkungan pemerintahan.

Namun, pemerintah menolak tafsir tersebut. Bambang menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak dimaksudkan untuk mempreteli kelompok tertentu ataupun mengganggu hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.

Bambang juga menekankan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tetap solid. Karena itu, ia meminta perubahan susunan pejabat tidak langsung dimaknai sebagai langkah untuk menghapus pengaruh kelompok tertentu dari pemerintahan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons Istana terhadap narasi yang berkembang setelah reshuffle. Pemerintah memilih menjelaskan perubahan tersebut sebagai bagian dari pergantian pejabat dalam pemerintahan, bukan sebagai operasi politik untuk menjauhkan orang-orang Jokowi.

Reshuffle 1 Oktober kini tidak hanya menjadi perhatian karena siapa yang masuk dan keluar dari jabatan strategis. Perombakan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai konfigurasi politik pemerintahan Prabowo, yang oleh Istana ditepis dengan penegasan bahwa kabinet tetap solid.