Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Loyalis Jokowi Soal Isu Mundurnya Gibran: Jangan Percaya Hanya dari Tangkapan Layar...

Loyalis Jokowi Soal Isu Mundurnya Gibran: Jangan Percaya Hanya dari Tangkapan Layar... Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari jabatannya besok beredar melalui sebuah tangkapan layar pesan singkat. Kabar tersebut tersiar bahkan menyeret nama Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Budi Arie sendiri memberikan jawaban soal hal tersebut. Ia membantah kabar yang menyebut dirinya mengetahui atau terlibat dalam rencana pengunduran diri Gibran.

Baca Juga: Anak Buah Megawati Turunkan Foto Wapres Gibran, Begini Kata PDIP

"Hati-hati beredar hoax tangkapan layar yang sengaja dibuat dan disebar oleh kelompok pengadu domba," kata Budi Arie, dikutip Kamis (8/10/2026).

Dalam pesan yang beredar, disebutkan ia atau yang disebut dengan nama "Muni Projo" bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi). Mereka bertemu untuk membahas perkembangan politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran dalam isu tersebut disebutkan kemungkinan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah salat Jumat, 9 Oktober 2026.

Narasi itu juga membawa klaim lain. Jokowi disebut telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diklaim akan mendapatkan tiga kursi menteri.

Namun, tidak terdapat sumber resmi yang menyertai pesan tersebut.

Adapun Projo meminta masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang hanya beredar dalam bentuk tangkapan layar atau pesan WhatsApp.

Ia menyebut klaim mengenai pengunduran diri dan pembagian tiga kursi menteri tidak boleh langsung dipercaya hanya karena nama tokoh-tokoh besar dicantumkan dalam pesan tersebut.

"Klaim mengenai beliau akan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden maupun isu memperoleh tiga kursi menteri juga tidak boleh langsung dipercaya hanya berdasarkan tangkapan layar atau pesan whatsApp yang sumbernya tidak jelas," kata Projo.

Organisasi tersebut meminta masyarakat melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah, lembaga negara, atau pernyataan langsung dari pihak yang namanya dicatut.

Pesan berantai tersebut dinilai dapat menimbulkan kegaduhan karena membawa isu yang berkaitan langsung dengan posisi Wakil Presiden dan susunan kabinet.

Baca Juga: Eks Jampidsus Febrie Minta Publik Belajar dari Kematian Sutrimo: Jangan Sampai Segala Macam...

"Jangan sampai segala informasi yang beredar melalui pesan anonim kemudian dianggap sebagai keputusan resmi pemerintah," tuturnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar