Prabowo Berani 'Preteli' Orang-Orang Jokowi, Nasib Gibran Bergantung pada Lobi Partai-Partai

Reshuffle kabinet keenam Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus mengurangi pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Penilaian itu disampaikan Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, dalam diskusi publik di kanal YouTube Sinkos Indonesia, Jumat (9/10/2026).

Henri menilai, Prabowo pada awal pemerintahannya terlihat akomodatif terhadap kekuatan politik Jokowi. Namun, menurut dia, perombakan kabinet terbaru menunjukkan adanya perubahan dalam penempatan sejumlah figur yang selama ini dekat dengan mantan presiden tersebut.

“Begitu di reshuffle kemarin, orang-orang kuncinya Pak Jokowi itu sebagian besar sudah dipinggirkan ke wilayah-wilayah yang tidak strategis,” ujar Henri.

Ia mencontohkan Pratikno, mantan Menteri Sekretaris Negara yang selama satu dekade berada di lingkaran Istana pada era Jokowi. Menurut Henri, posisi Pratikno saat ini lebih berorientasi pada pemberian saran dibandingkan pengambilan kebijakan strategis.

Henri juga menyoroti pergeseran mantan Kapolri ke jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia menilai perubahan tersebut mengurangi pengaruh figur itu dibandingkan ketika masih memegang komando kepolisian, termasuk terhadap jajaran Polda dan Polres.

Praktisi hukum tata negara Syukur Mandar juga melihat reshuffle tersebut sebagai penegasan posisi Prabowo sebagai presiden. Menurut dia, perombakan kabinet itu tidak serta-merta menunjukkan pesan mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih menonjolkan konsolidasi kekuasaan.

“Reposisi dan reshuffle kabinet itu pesannya hanya mengatakan, 'Presiden Prabowo hanya menegaskan gua presiden. Pak Jokowi, lu agak hati-hati, gua sudah presiden nih.' Hanya itu pesan yang gua lihat,” kata Syukur.

“Protolnya” tokoh-tokoh yang dinilai dekat dengan Jokowi tersebut pun membuat posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai makin rapuh. 

Dalam diskusi yang sama, tokoh pergerakan Hatta Taliwang menilai proses wacana pemberhentian presiden atau wakil presiden saat ini lebih kompleks dibandingkan mekanisme sebelum perubahan UUD 1945.

Hatta menjelaskan, proses pemakzulan melibatkan tahapan di DPR, termasuk pembentukan panitia khusus, serta penafsiran terhadap persoalan yang menjadi dasar pemakzulan. Karena itu, proses tersebut juga memiliki dimensi politik.

“Kalau yang sekarang itu agak bertele-tele. Ada proses di DPR membuat pansus dan sebagainya. Tafsir itu bisa bermacam-macam di DPR. Kalau sudah masuk DPR kan urusannya urusan politik,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pemakzulan Wapres Gibran, Hatta menilai hasilnya bergantung pada kesepakatan antarkekuatan politik di parlemen. Ia menyebut PDI Perjuangan dan partai-partai lain yang memiliki kepentingan politik sebagai pihak yang dapat memengaruhi dinamika tersebut.

“Tergantung deal di antara mereka. Kalau tidak ada kesimpulan (kesepakatan) di antara mereka, maka menurut saya tidak akan terjadi (pemakzulan),” kata Hatta.