Mahfud MD: Korupsi Banyak Terjadi Karena Pemimpinnya Tidak Tegas

Korupsi masih menjadi persoalan serius meski aturan hukum dan sistem kelembagaan terus diperbaiki. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai salah satu akar masalahnya justru terletak pada kepemimpinan yang tidak tegas dan masih tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kesempatan itu, ia membahas perdebatan mengenai hal yang seharusnya lebih dahulu dibenahi untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, yakni institusi atau orang-orang yang menjalankannya.

Menurut Mahfud, kedua aspek tersebut harus diperbaiki secara bersamaan. Sebab, sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila dijalankan oleh orang yang tidak memiliki integritas.

Baca Juga: Soal Kasus Gibran, Mahfud MD: Tidak Ada Ijazahnya, Cuma MK Tidak Berani Memutus

“Keduanya harus dibenahi. Institusi yang bagus pun akan percuma kalau orang yang menjalankannya tidak baik,” kata Mahfud, dikutip Senin (12/10/2026). 

Ia mengingatkan bahwa UUD 1945 telah beberapa kali diubah dengan tujuan memperbaiki sistem dan institusi, termasuk dalam menghadapi persoalan korupsi. Namun, berbagai pembenahan tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan praktik korupsi yang justru semakin merajalela.

Mahfud menilai, aturan melalui undang-undang sebenarnya sudah tersedia. Persoalan yang lebih mendesak adalah bagaimana pemimpin menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tanpa membeda-bedakan pihak yang terlibat.

“Korupsi banyak terjadi karena pemimpinnya tidak tegas dan pandang bulu. Karena itu, saya percaya bahwa kuncinya ada pada kepemimpinan. Saya tidak punya teori lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepemimpinan yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan atau aturan tertulis. Kejujuran, integritas, serta keteladanan juga harus tercermin dalam tindakan sehari-hari seorang pemimpin.

Menurut Mahfud, moralitas menjadi syarat penting agar seorang pemimpin dapat mendorong orang lain menaati hukum. Tanpa memberikan contoh yang baik, imbauan untuk menjauhi korupsi akan kehilangan makna.

“Bagaimana kita bisa meminta orang untuk tidak korupsi kalau pemimpinnya sendiri korupsi? Bagaimana menyuruh orang untuk lurus kalau diri sendiri tidak lurus? Moralitas itulah yang terpenting, dan moralitas itu harus tercermin pada diri pemimpin,” tegasnya.