Pengamat Minta Jokowi Tiru Habibie: Itu Negarawan, Bukan Pencari Kekuasaan

Pengamat politik Ray Rangkuti mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya berpegang pada aturan hukum ketika mengambil keputusan politik. Menurutnya, etika, moral, dan adab demokrasi juga harus menjadi pertimbangan, terutama ketika keputusan tersebut menyangkut kepentingan keluarga dan masa depan demokrasi.

Terkait itu, Ray mendorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencontoh sikap Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang dinilainya lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada peluang mempertahankan kekuasaan.

Ia menilai seorang negarawan seharusnya berani menolak pilihan yang secara hukum diperbolehkan apabila berpotensi melukai demokrasi. Sikap tersebut, menurut Ray, menjadi pembeda antara pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan pihak yang sekadar mengejar kekuasaan.

Baca Juga: Dua Tahun Pensiun, Jokowi Tetap Eksis, Kata Loyalis

"Seorang negarawan akan menolak bila hal itu melukai demokrasi meskipun dibolehkan. Siapa contoh paling ideal? Saya sudah berulang kali saya jelaskan. Lihat Pak Habibie," kata Ray dalam keterangannya.

Ray kemudian mengingatkan kembali sikap Habibie saat disuruh kembali maju sebagai capres setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Menurutnya, keputusan Habibie saat itu menjadi contoh bagaimana pertimbangan moral dapat ditempatkan di atas kepentingan politik pribadi.

"Apa jawabannya Pak Habibie? Mana mungkin secara moral saya bisa maju ke pemilihan presiden sementara laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR. Itu negarawan, Bung. Bukan pencari kekuasaan. Itu yang hilang di Republik kita sekarang ini, Bung," ungkap Ray.

Lebih lanjut, Ray menilai perbincangan mengenai demokrasi di Indonesia perlu melampaui perdebatan soal boleh atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hukum. Ia menekankan pentingnya membangun budaya politik yang mengedepankan etika dan memahami batas-batas kepatutan.

"Oleh karena itu harus dibalik, kita bicara kulturnya dulu. Bagaimana membangun kultur berdemokrasi. Bagaimana memahamkan kepada publik adab berdemokrasi. Bahwa tidak semua yang dibolehkan itu harus bisa dilakukan," ucap Ray.

Dalam konteks politik dinasti, Ray berpandangan bahwa tidak adanya larangan hukum secara eksplisit bukan berarti seorang pemimpin bebas mengabaikan pertimbangan etik. Justru, menurutnya, situasi tersebut menjadi ujian bagi pemimpin untuk menunjukkan keteladanan kepada masyarakat.

"Aturan kita mengatakan dinasti politik itu boleh. Tapi situlah ujianmu sebagai pemimpin. Apakah Anda akan menggunakan itu? Atau sebaliknya, kau akan memberi contoh kepada publik, kepada rakyat Indonesia," sebut Ray.

Ray kemudian menggambarkan situasi hipotetis ketika seorang presiden mendapat tawaran politik yang melibatkan anggota keluarganya. Ia mencontohkan sikap yang menurutnya perlu diambil demi menjaga demokrasi tetap sehat.

"Betapapun Pak Prabowo melamar saya lima kali. Melamar anak saya lima kali, saya beritahu kepada Pak Prabowo. Demi demokrasi yang sehat, demi adab demokrasi yang baik, saya tidak mengizinkan anak saya jadi calon wakil presiden selama saya menjadi presiden," lanjut dia.

Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi Ray untuk mempertanyakan pilihan politik Jokowi ketika persoalan yang berkaitan dengan keluarganya mencuat. Ia menilai pemimpin semestinya mempertimbangkan bukan hanya aspek legalitas, melainkan juga kepatutan dan dampaknya terhadap demokrasi.

"Mengapa itu bukan yang dipilih oleh Pak Jokowi? Apa susahnya memilih itu? Di dalam ajaran Islam itu, tidak sekadar persoalan makan yang halal. Makanan yang halal itu apa? Yang dibolehkan oleh hukum. Kan kira-kira gitu. Kalau dalam Islam itu yang dibolehkan oleh syariah gak cukup. Lalu apa? Toyiban. Harus baik," tambah Ray.