Sebelum Dipecat, Sejumlah Partai di Koalisi Prabowo Diminta Hentikan Manuver

Pegiat media sosial Ferry Koto meminta sejumlah partai politik di koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto menghentikan manuver politik yang berpotensi memicu kegaduhan di ruang publik.

Pernyataan tersebut ditujukan terutama kepada partai-partai yang bergabung belakangan ke dalam koalisi setelah sebelumnya mendukung calon presiden lain atau kalah dalam Pilpres 2024.

"Mestinya, yang bergabung belakangan ke koalisi yang mendukung Pak Prabowo, mbok tahu diri. Apalagi bergabung setelah dicampakkan Capres yang lain, dan yang bergabung setelah kalah," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (12/10).

"Jangan buat ribut, apalagi jalankan politik belah bambu. Ditunggu segera insaf. Sebelum dipecat," lanjutnya.

Sebagai informasi, koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikenal dengan nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Koalisi ini tergolong sebagai koalisi besar karena menggabungkan partai-partai pendukung sejak Pilpres 2024 dengan sejumlah partai yang sebelumnya berada di kubu rival, namun kemudian memutuskan bergabung mendukung jalannya pemerintahan.

KIM Plus terdiri atas partai parlemen maupun nonparlemen.

Baca Juga: Yang Ditunggu Publik Bukan Kursi Menteri Anies, Melainkan Pertemuan dengan Prabowo

Untuk partai parlemen, koalisi ini mencakup Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai NasDem yang bergabung pasca-Pilpres, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bergabung pasca-Pilpres, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemudian menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan.

Sementara itu, partai nonparlemen yang tergabung dalam KIM Plus antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perindo.