Akademisi Kritik Metodologi Survei Kinerja Prabowo-Gibran yang Berbasis Iklan Media Sosial
Kredit Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Metode pengumpulan data dalam survei Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama inisiatif Kabinet Bayangan menjadi sorotan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Kritik terutama tertuju pada penggunaan iklan berbayar Meta untuk merekrut responden survei masyarakat umum.
Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi, M.Pd, menilai transparansi metodologi penting agar hasil survei yang dipublikasikan dapat diuji secara akademis dan tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui cakupan data.
Dalam dokumen metodologinya, CELIOS menyebut survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dengan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads. Hasilnya kemudian dilengkapi pembobotan statistik untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan.
Menurut Iswadi, penggunaan metode tersebut perlu disertai penjelasan terperinci mengenai proses perekrutan responden. Ia menyoroti fitur penargetan iklan Meta yang memungkinkan pengiklan menentukan kelompok pengguna berdasarkan demografi, minat, perilaku, serta kategori audiens lainnya.
“Pertanyaan publik yang wajar adalah: parameter targeting apa saja yang dipakai dalam campaign iklan survei ini? Tanpa pengungkapan itu, publik tidak punya cara untuk menilai apakah responden yang terjaring benar-benar mewakili masyarakat Indonesia, atau hanya mewakili segmen tertentu yang sejak awal sudah ditargetkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/10).
Iswadi juga merujuk laporan Report of the AAPOR Task Force on Non-Probability Sampling yang diterbitkan American Association for Public Opinion Research (AAPOR) pada 2013. Menurutnya, pembobotan statistik tidak serta-merta menggantikan kebutuhan untuk mengungkapkan secara transparan proses perekrutan responden.
Ia meminta CELIOS membuka enam elemen metodologi kepada publik. Elemen tersebut meliputi parameter penargetan iklan, penggunaan custom audience atau lookalike audience, penerapan exclusion targeting, metrik penayangan dan penyelesaian survei, variabel pembobotan beserta sumber populasi acuan, serta distribusi geografis tayangan iklan.
Iswadi menilai informasi tersebut diperlukan untuk membantu publik dan komunitas akademik menilai keterwakilan sampel. Tanpa keterbukaan yang memadai, menurut dia, hasil survei lebih tepat dipahami sebagai indikasi opini dari pengguna media sosial yang terjaring melalui iklan, bukan otomatis sebagai gambaran representatif seluruh masyarakat Indonesia.
Selain survei masyarakat umum, Iswadi menyoroti survei ahli yang melibatkan 129 responden melalui metode snowball sampling. Teknik ini merekrut responden berikutnya berdasarkan rekomendasi dari responden sebelumnya.
Menurutnya, metode tersebut dapat membantu menjangkau kelompok ahli yang relevan, tetapi berpotensi menghasilkan jaringan responden dengan latar belakang atau pandangan yang serupa.
Baca Juga: Golkar, PKB, dan PAN Dukung Prabowo? Saiful Mujani Lempar Pertanyaan Menohok soal Pilpres 2029
“129 ahli yang direkrut lewat snowball sampling tidak bisa diklaim sebagai representasi ahli Indonesia secara umum. Yang kita dapatkan adalah pandangan satu jaringan akademis tertentu, bukan konsensus akademis nasional,” katanya.
Iswadi menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan CELIOS ataupun mempermasalahkan hasil survei karena berbeda pandangan politik. Ia menyebut keterbukaan metodologi sebagai bagian penting dari proses penelitian yang sehat.
Menurutnya, setiap lembaga yang memublikasikan hasil survei kepada masyarakat perlu memastikan proses pengumpulan dan pengolahan datanya dapat diperiksa. Dengan demikian, hasil riset dapat digunakan secara proporsional dalam diskusi publik maupun sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: