Karhutla Ganggu 1.813 Penerbangan, Legislator: Jangan Jadikan 'Musim Tambahan' di Indonesia

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus berulang memantik kritik keras dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto.

Kabut asap tebal kini tak sekadar menjadi bencana lingkungan, tetapi telah melumpuhkan mobilitas udara dan mengancam roda ekonomi masyarakat.

Edi menegaskan bahwa rentetan pembatalan dan penundaan penerbangan akibat karhutla merupakan alarm darurat bagi keselamatan transportasi yang membutuhkan penanganan lintas sektoral.

Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dampak karhutla kian memburuk. Sepanjang 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026, tercatat sebanyak 1.813 penerbangan mengalami gangguan akibat jarak pandang (visibility) yang terhalang asap tebal. Angka ini melonjak dari data sebelumnya yakni 1.673 penerbangan pada 9 Oktober 2026.

Mayoritas gangguan penerbangan ini mendera bandara-bandara vital di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

"Karhutla bukan hanya persoalan asap dan lingkungan, tetapi saat ini juga menyangkut keselamatan penerbangan, mobilitas masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Distribusi barang dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur udara otomatis ikut terhambat," tegas Edi.

Merespons kekacauan jadwal penerbangan, legislator PDI Perjuangan ini mendesak Kemenhub, pengelola bandara, dan maskapai untuk proaktif. Edi menyoroti pentingnya manajemen informasi yang cepat dan akurat agar masyarakat tidak dirugikan.

"Informasi penundaan, pembatalan, atau perubahan jadwal harus disampaikan secepat mungkin. Jangan sampai calon penumpang baru tahu penerbangannya batal setelah tiba di bandara," ungkap Edi.

Ia juga menekankan bahwa maskapai wajib memenuhi kompensasi dan hak-hak penumpang yang terdampak. Masyarakat tidak boleh dibiarkan terlantar menghadapi ketidakpastian jadwal keberangkatan tanpa pelayanan yang memadai.

Di luar urusan transportasi, Edi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengubah paradigma penanganan karhutla yang selama ini dinilai terlalu reaktif dan hanya berfokus pada pemadaman api. Ia meminta penguatan sistem deteksi dini dan pengawasan ketat di daerah rawan api.

"Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini dan koordinasi. Jangan sampai karhutla ini seolah-olah menjadi 'musim tambahan' di Indonesia. Setiap tahun terjadi, setiap tahun kita sibuk memadamkan, tetapi persoalan yang sama terus berulang," kritiknya.

Edi berharap pemerintah dapat hadir lebih awal melalui tindakan pencegahan (preventif) yang terencana, bukan sekadar bertindak saat bencana sudah meluas.

"Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Jangan menunggu sampai ribuan penerbangan terganggu baru kita bergerak," pungkasnya.