Politikus Senior Cap Wapres Gibran Cuma Jadi Beban, Prabowo Lebih Baik Pimpin Negara Sendirian

Kontroversi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seputar kelengkapan dokumen pendidikan dan ijazahnya terus bergulir menjadi bola salju yang mengancam stabilitas pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan sampai dianggap beban untuk presiden.

Politikus Senior Amien Rais menyuarakan desakan agar politikus muda itu segera mengundurkan diri secara sukarela. Kehadiran Gibran di Istana menurutnya kini tidak lebih dari sekadar "beban berat" yang akan terus menyandera langkah Prabowo.

Baca Juga: Geger Skandal Ijazah SMA: Wapres Gibran Terancam Dipidana, Tapi Polisi Berani Sentuh Istana?

Amien Rais melihat bahwa polemik yang terus membayangi wapres saat ini hanya akan mendegradasi wibawa pemerintahan yang baru seumur jagung tersebut. Selagi Gibran masih duduk di posisinya, presiden menurutnya akan terus disibukkan oleh upaya "pemadam kebakaran" atas berbagai isu miring yang mendera wakilnya, ketimbang fokus mengeksekusi program-program kerakyatan.

"Keberadaan Gibran justru menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo," ujar Amien, dikutip Rabu (14/10/2026).

Menurut Amien, ruang gerak pemerintahan akan jauh lebih leluasa dan lincah apabila presiden  tidak lagi harus menggendong kontroversi yang senantiasa melekat pada sosok Gibran.

Ia memproyeksikan bahwa tiga tahun mendatang di bawah kepemimpinan presiden bisa menjadi periode yang sangat produktif, asalkan bayang-bayang krisis etika dan administrasi yang menimpa sang wapres segera disingkirkan dari panggung kekuasaan.

Amien mencoba menepis kekhawatiran sebagian pihak yang beranggapan bahwa mundurnya seorang wakil presiden di tengah jalan akan memicu kekosongan kekuasaan dan kelumpuhan roda pemerintahan. Untuk memperkuat argumentasinya, ia menarik mundur ingatan publik ke lembaran sejarah ketatanegaraan dari Indonesia di Orde Lama.

Ia mengambil contoh peristiwa monumental saat undur dirinya Proklamator Mohammad Hatta di 1 Desember 1956. Ia diketahui meninggalkan jabatan wakil presiden akibat perbedaan prinsip. Sejarah telah membuktikan bahwa kepergian sosok sebesar itu sekalipun tidak membuat negara ini hancur berantakan.

Amien mencontohkan bahwa pasca-pengunduran diri tersebut, presiden saat itu tetap mampu memimpin dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan seorang diri, tanpa adanya pendamping di kursi wakil presiden, dan negara tetap berdiri tegak.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Ia mengatakan pada prinsipnya, pemerintah sebagai eksekutif, menghormati lembaga kekuasaan kehakiman alias yudikatif dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach ya kan, dari pasangan Prabowo-Gibran," kata Syahganda.

Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: OTT KPK di BNPB Bikin Mahfud MD Prihatin: Bangsa Kita Sepertinya Betul-Betul Sakit

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.