Analis Militer Peringatkan Wapres Gibran Bisa 'Di-Nepal-kan'

Analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, memperingatkan potensi gejolak sosial jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri di tengah polemik ijazah yang kembali mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Peringatan tersebut disampaikan Ginting dalam dialog bersama Indra J Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (14/10/2026). Ia menilai situasi politik pascaputusan MK berpotensi memicu instabilitas jika tidak ditangani secara tepat.

"Kalau Gibran itu tidak mundur sebagai wakil presiden, saya khawatir dia akan dinepalkan. Artinya keluarga Solo bisa dinepalkan. Ini merujuk pada gerakan massa di Nepal, tekanan luar biasa dari bawah, people power, yang memaksa sebuah dinasti politik waktu itu turun takhta," tegas Ginting.

Menurut dia, potensi gejolak tersebut juga berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ginting menyinggung data survei yang, menurutnya, menunjukkan 75 persen masyarakat mengalami stres berat akibat tekanan hidup. Ia juga menyoroti persoalan lapangan kerja yang membuat sebagian sarjana harus bekerja serabutan.

Ginting menilai tekanan ekonomi yang berpadu dengan persoalan legitimasi kepemimpinan dapat memperbesar risiko konflik sosial. Ia mengingatkan bahwa kebuntuan mekanisme konstitusional dan proses politik di DPR berpotensi memperburuk keadaan.

"Jika mekanisme konstitusi itu mampet, apalagi situasi di DPR mandek, tentu potensi amuk massa ini bisa terjadi. Gejolak sosial akan memaksa kejatuhan politik secara paksa, seperti yang baru-baru ini kita lihat dalam situasi krisis di Prancis," paparnya.

Ginting juga berpandangan bahwa polemik mengenai legitimasi ijazah Gibran dapat menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, persoalan tersebut berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pemulihan stabilitas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai jalan keluar, Ginting menyarankan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela. Ia menilai langkah tersebut dapat meredakan ketegangan politik sekaligus mencegah potensi gejolak sosial yang lebih luas.

"Lebih baik Gibran mundur secara gentle supaya situasi negara ini tetap stabil. Menyelamatkan marwah keluarga dan institusi itu bisa dilakukan bersamaan kalau dia mundur," jelas Ginting.

Ia menyarankan Gibran meneladani Soekarno, Mohammad Hatta, Soeharto, dan BJ Habibie yang, menurutnya, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan memilih melepaskan jabatan daripada membiarkan konflik politik semakin membesar.

Ginting menutup analisisnya dengan memperingatkan risiko yang dapat dihadapi Gibran jika tetap bertahan. Ia menyinggung kemungkinan proses pemakzulan atau impeachment melalui DPR dengan dasar dugaan perbuatan tercela, serta potensi persoalan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen pendidikan.

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan peringatan yang disampaikan Ginting dalam dialog tersebut. Potensi people power, pemakzulan, maupun konsekuensi hukum yang ia sebutkan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa proses-proses tersebut telah terjadi atau dipastikan akan berlangsung.