OTT KPK di BNPB Bikin Nyesek: Berapa Nyawa Melayang Gegara Dana Bencana Dikorupsi?

Di saat ribuan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam lainnya menjerit menanti uluran tangan negara, segelintir pejabat yang mengurus anggaran darurat justru tertangkap basah sedang asyik menjarah uang rakyat. Ironi memilukan ini terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah melemparkan sebuah pertanyaan reflektif yang sangat pahit namun menukik langsung ke jantung persoalan kemanusiaan. Ia menyoroti bagaimana kasus korupsi kali ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa dari pos Dana Siap Pakai (DSP).

Baca Juga: DPR: Iblis Saja Minder Lihat OTT KPK di BNPB

Abdullah menekankan bahwa uang negara yang berada di sana bukanlah sekadar deretan angka statistik, melainkan "nyawa" dan "napas" bagi mereka yang sedang meregang nyawa di lokasi bencana. Oleh karena itu, penyimpangan anggaran tersebut memiliki konsekuensi langsung pada hilangnya kesempatan hidup para korban musibah.

“Jangan sampai penyimpangan baru diketahui setelah bencana berlalu. Kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong korban justru diselewengkan, kita harus bertanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya?” ujar Abduh, Kamis (15/10/2026).

Kegelisahan Abdullah sangat beralasan. Operasi senyap aparat baru-baru ini membongkar fakta mengerikan bahwa dana darurat tersebut telah mengalir ke kantong-kantong pribadi.  KPK berhasil menyita uang tunai bernilai fantastis, yakni sekitar Rp1,4 miliar beserta sejumlah emas dari tangan para tersangka.

Gelar perkara telah menetapkan lima orang tersangka, yang sebagian besarnya adalah elite dari BNPB. Mereka adalah Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bima Setyawan (BMS), Tenaga Ahli Richard Erlangga (RCH) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gabriel Purwaka Sigit (GPS). Ada dua juga dua kontraktor swasta yakni Gery P dan Syifa N G. Kelimanya langsung ditahan di Rutan KPK.

Abdullah, merespons potensi penyimpangan massal yang mengorbankan rakyat, mendesak agar ada revolusi sistem pengawasan. Ia mendorong penyusunan peta jalan pencegahan korupsi yang ketat dan spesifik untuk sektor kebencanaan.

Menurutnya, audit tidak boleh hanya mengandalkan temuan KPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun gunung untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap tata kelola BNPB.

Baca Juga: PKB Akan Dalami dan Bahas Wacana Pemakzulan Gibran

“Dengan adanya peta jalan ini, kita bisa memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran BNPB secara menyeluruh,” tegasnya.