Biaya Fantastis, Jokowi Disebut Sengaja Tinggalkan Istana Megah untuk Gibran di IKN

Pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran Rp1,7 triliun menjadi sorotan sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D.

Ia mempertanyakan urgensi pembangunan istana khusus wakil presiden sekaligus menyinggung perhatian Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap proyek tersebut menjelang akhir masa jabatannya.

Pandangan itu disampaikan Sulfikar dalam diskusi bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada 15 Oktober 2026. Dalam perbincangan tersebut, keduanya membahas besarnya anggaran pembangunan Istana Wapres dan kaitannya dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Sulfikar menilai pembangunan istana khusus untuk wakil presiden berlebihan. Ia membandingkan fasilitas kepresidenan di Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menggunakan Gedung Putih sebagai pusat kegiatan presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, keberadaan fasilitas kerja wakil presiden dalam kompleks yang sama dengan presiden dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kebutuhan pembangunan istana tersendiri di IKN.

"Pembangunan Istana Wapres ini agak berlebihan. Apalagi kalau kita lihat secara arsitektural jauh lebih elegan dibanding istana yang didesain sesuai dengan seleranya Jokowi yang ada burung kelelawarnya kata netizen," ungkap Sulfikar.

Selain menyoroti desain dan anggaran, Sulfikar memperhatikan perkembangan pembangunan Istana Wapres pada penghujung masa pemerintahan Jokowi. Ia menduga proyek tersebut mendapat perhatian khusus karena Gibran akan menempati fasilitas itu setelah menjabat sebagai wakil presiden.

"Sepertinya kalau saya perhatikan di akhir-akhir masa jabatannya, Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Istana Wapres. Mungkin pikir, 'Oh, anak saya sebentar lagi akan mendiami itu', kan 1,7 triliun coba untuk biaya itu," papar Sulfikar.

Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan penilaian Sulfikar mengenai perhatian Jokowi terhadap proyek pembangunan Istana Wapres. Dalam diskusi itu, ia mengaitkan besarnya anggaran dan posisi Gibran dengan kemungkinan adanya pertimbangan politik keluarga di balik pembangunan fasilitas tersebut.

Sulfikar juga mengkritik orientasi pembangunan yang menekankan warisan fisik atau legacy pemerintahan. Menurut dia, pembangunan gedung monumental dengan biaya besar perlu dipertimbangkan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

Ia berpandangan, anggaran Rp1,7 triliun untuk Istana Wapres seharusnya menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai prioritas belanja negara. Kebutuhan infrastruktur publik dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, menurut dia, juga perlu mendapat perhatian.

Sulfikar turut mempertanyakan pembangunan istana megah di kawasan ibu kota baru yang belum sepenuhnya berkembang. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran bagi pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, dugaan bahwa Istana Wapres secara khusus disiapkan untuk Gibran merupakan interpretasi Sulfikar dalam diskusi tersebut. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tujuan khusus Jokowi dalam pembangunan proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut.

Perdebatan mengenai Istana Wapres IKN pada akhirnya mencakup persoalan kebutuhan fasilitas negara, besarnya anggaran pembangunan, dan prioritas penggunaan uang publik. Penilaian terhadap proyek itu perlu membedakan antara fakta anggaran dan pembangunan dengan dugaan mengenai motif politik di baliknya.