Presiden Prabowo Minta Tambahan 70.000 Polhut untuk Cegah Karhutla

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penambahan 70.000 personel polisi hutan (polhut) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemerintah menargetkan penambahan 21.000 personel pada 2026 sebagai tahap awal dari rencana tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko mengatakan, rencana penambahan personel telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan.

Polhut nantinya tidak hanya bertugas melakukan patroli, tetapi juga memberikan penyuluhan dan mendampingi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Arahan Pak Presiden kan ada penambahan Polhut sejumlah 70.000 orang. Nah, tahun ini kita harapkan sudah ada 21.000 orang penambahan Polhut yang tugasnya sebenarnya nanti kita harapkan tidak hanya pada patroli, tapi juga penyuluhan kepada masyarakat dan juga pendampingan," ujar Satyawan saat ditemui di Istana Negara, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Duduk Perkara Pencopotan Kepala BNPB Oleh Prabowo: Dari Tersangka Swasta Hingga Tenaga Ahli

Penambahan personel tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Rencana penambahan polhut dilakukan ketika ancaman karhutla masih ditemukan di berbagai daerah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, hingga 11 Oktober 2026, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih tersebar di sejumlah provinsi.

Sumatera Selatan mencatat 234 titik panas, disusul Kalimantan Tengah dengan 213 titik dan Kalimantan Barat sebanyak 71 titik. Jumlah lebih besar terdeteksi di Papua Selatan, yakni 482 titik panas.

BMKG juga mengamati sebaran asap di sebagian wilayah Sumatera, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 12 Oktober 2026 juga mencatat kejadian karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Tengah.

Kebakaran di Kelurahan Uentanaga, Kabupaten Tojo Una-Una, menghanguskan sekitar satu hektare lahan sebelum berhasil dipadamkan.

Kondisi tersebut membuat pengawasan kawasan rawan kebakaran tetap diperlukan, terutama di wilayah yang mengalami curah hujan rendah dan memiliki vegetasi kering.

Selain memperkuat patroli, pemerintah menyiapkan pemulihan ekosistem gambut untuk mengurangi risiko kebakaran saat musim kering. Menurut Satyawan, kebakaran dapat terjadi ketika material yang mudah terbakar mengering dan bertemu dengan sumber api.

Salah satu langkah yang disiapkan ialah membasahi kembali lahan gambut agar kelembapannya terjaga. Pemerintah juga merencanakan pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal untuk menahan aliran air sehingga gambut tidak cepat kehilangan kelembapan.

"Kalau tadi bahan bakar kering tadi kita akan upayakan dengan pembasahan kembali, mengembalikan ekosistem gambut seperti kondisi semula," kata Satyawan.

Dalam waktu dekat, BPGMN akan memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Pemetaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kawasan kritis yang perlu diprioritaskan dalam program pemulihan.

Satyawan mengatakan arahan Presiden adalah menghentikan kebakaran di kawasan gambut di seluruh Indonesia.