Prabowo Setujui Bantuan Negara Asing, Kepala BNPB Mengaku Tak Bisa Atasi Karhutla Sendiri

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Menurutnya, BNPB tidak akan mampu mengatasi kebakaran sendirian tanpa dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan bantuan dari luar negeri.

Kristomei menyampaikan hal tersebut setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Ia menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif.

"Artinya begini, ini kan permasalahan bersama. Harusnya semua segera, baik masyarakat, pemda, pemerintah pusat, jangan hanya BNPB-nya saja," ujar Kristomei.

Ia mencontohkan pengalamannya menangani kebakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, saat masih menjabat Pangdam. Pengalaman tersebut membuatnya memahami bahwa pemadaman membutuhkan dukungan lintas pihak, bukan hanya mengandalkan satu institusi.

"Jadi seperti pengalaman saya di Lampung sebagai Pangdam, bagaimana saya menangani kebakaran hutan di Way Kambas, ya kalau cuma Pangdam sendiri tidak akan mampu lah," katanya.

Baca Juga: Kepala BNPB Dicopot, KPK Diyakini Akan Ungkap Lebih Banyak Fakta Kasus Korupsi

Di tengah upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah daerah, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan dari negara asing.

Kristomei mengatakan BNPB akan terlebih dahulu memetakan kemampuan dan aset yang dimiliki pemerintah, kemudian mencocokkannya dengan bantuan yang dapat diberikan negara lain.

"Ya nanti kita lihat bantuannya apa saja. Saya akan menghimpun dulu, aset-aset kita apa yang sudah bisa kita lakukan, baik pemda, pemerintah pusat, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan," ujar Kristomei.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa persetujuan Prabowo terhadap bantuan asing telah memasuki tahap pembahasan teknis. BNPB menjadi pihak yang menangani pembahasan tersebut.

Arrmanatha tidak merinci negara yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden.

"Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB," kata Arrmanatha setelah rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (15/10/2026).

Ia menambahkan, Prabowo telah memberikan instruksi dan arahan tegas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.