Pakar Soroti Bongkar Pasang Kepala Bakom di Era Prabowo: Bikin Birokrasi Rentan Alami Stres

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyoroti bongkar pasang pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disebut telah berlangsung empat kali dalam kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian dari Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga Syahganda Nainggolan itu, menurut Jamiluddin, berpotensi mengganggu kesinambungan kerja dan strategi komunikasi lembaga.

5 Dampak Pergantian Pimpinan Bakom

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut menilai pergantian pimpinan dalam waktu singkat dapat menimbulkan sejumlah persoalan dalam pengelolaan organisasi.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat pimpinan, tetapi juga oleh pegawai yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan pola kerja.

Pertama, hambatan adaptasi dan restrukturisasi. Perubahan pimpinan yang berulang dapat membuat staf harus kembali menyesuaikan diri dengan struktur organisasi dan pola koordinasi baru.

Kedua, disorientasi kebijakan. Menurut Jamiluddin, pergantian pimpinan berisiko memunculkan perubahan arah kebijakan yang menghambat konsistensi strategi komunikasi publik.

"Ketiga, penurunan moral pegawai. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan dan pola kerja dinilai dapat memicu kejenuhan, stres kerja, serta kekhawatiran terhadap posisi dan peran pegawai," kata Jamiluddin kepada WARTA EKONOMI.

Keempat, terputusnya alur informasi. Masa transisi kepemimpinan berpotensi memperlambat proses pertukaran informasi dan respons terhadap persoalan komunikasi publik karena pimpinan baru membutuhkan waktu untuk memahami kondisi internal lembaga.

Kelima, risiko faksi dan konflik internal. Jamiluddin menilai pergantian pimpinan yang berulang dapat membuka ruang persaingan pengaruh serta menimbulkan ketidakjelasan pembagian peran di antara jajaran organisasi.

Solusi Pembenahan Bakom

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jamiluddin menawarkan sejumlah langkah pembenahan agar kinerja Bakom tetap berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian pimpinan.

Pertama, memperkuat standar operasional prosedur (SOP) komunikasi. Menurutnya, Bakom perlu memiliki pedoman kerja yang jelas agar pelaksanaan tugas tidak terlalu bergantung pada figur pimpinan.

Kedua, membangun komunikasi dua arah. Bakom dinilai perlu menjalankan fungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi pemerintah, tetapi juga sebagai saluran untuk menyerap aspirasi, kritik, dan tanggapan masyarakat.

Ketiga, menyampaikan pesan yang empatik dan berbasis data. Informasi mengenai kebijakan pemerintah perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, objektif, dan mudah dipahami, serta didukung data yang telah diverifikasi bersama kementerian teknis terkait.

Keempat, memperkuat koordinasi antarlembaga. Jamiluddin mendorong Bakom menjalankan peran koordinasi untuk menyelaraskan pesan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan media massa sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tidak saling bertentangan.

Kelima, meningkatkan mitigasi krisis digital. Modernisasi infrastruktur komunikasi dan penguatan mekanisme respons cepat di platform digital diperlukan untuk menangani disinformasi serta merespons persoalan yang berkembang di ruang publik.

Jamiluddin menilai pembenahan sistem dan tata kelola menjadi penting agar energi organisasi tidak terus terserap untuk konsolidasi internal setiap kali terjadi pergantian pimpinan.

Dengan prosedur kerja yang jelas dan koordinasi yang terjaga, kesinambungan komunikasi pemerintah diharapkan tetap berjalan di tengah perubahan kepemimpinan.