Banyak Partai Tersandera MBG, Polemik Ijazah Wapres Gibran Dinilai Bakal Luruh

Wacana penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menghadapi tantangan politik. Sejumlah narasumber menilai keterlibatan partai-partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memengaruhi sikap mereka terhadap usulan tersebut.

Dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 16 Oktober 2026, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan partai yang kerap menyampaikan kritik belum tentu bersedia menjadi penggerak utama hak angket.

Ia mencontohkan sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang, menurutnya, lebih memilih menjembatani aspirasi masyarakat daripada menjadi inisiator.

"PKB juga sama kan, walaupun dia wanti-wanti, kami tidak berpotensi untuk menjadi inisiator angket karena dia ukur diri juga, tahu diri juga. Tapi dia bersedia menjembatani aspirasi rakyat kepada DPR," ungkap Tamsil.

Menurut Tamsil, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap aspirasi masyarakat tidak selalu diikuti kesediaan partai mengambil risiko politik melalui pengajuan hak angket di DPR.

Ia juga menyoroti komposisi partai politik yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, dominasi partai dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap pimpinan partai terhadap wacana tersebut.

"Ini kan kuncinya di pimpinan-pimpinan partai. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa partai-partai ini kan sekarang dominan ada di Kabinet Merah Putih. Ada di situ, mungkin 80-an persen," paparnya.

Tamsil menilai keterlibatan banyak partai dalam kabinet dapat membuat partai-partai yang berpotensi menjadi penyeimbang menahan diri. Karena itu, upaya menggulirkan hak angket tidak hanya bergantung pada persyaratan formal, tetapi juga pada dukungan politik lintas fraksi di DPR.

Sementara itu, politikus senior Zulfan Lindan menyampaikan pandangan pesimistis terhadap kemungkinan partai-partai mengambil inisiatif. Ia menilai kepentingan politik yang terikat dengan kekuasaan membuat partai enggan mengambil langkah tersebut.

"Mengharapkan partai politik ibarat tunggu merindukan bulan. Itu kesimpulan saya," tegas Zulfan.

Zulfan juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya berkaitan dengan kepentingan partai-partai politik. Ia menilai distribusi manfaat program tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat elite politik enggan mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.

"Siapa yang dapat MBG? Semua partai dapat... Orang ini sudah tersandera semua," lontarnya.