Pakar: Kasihan Gibran, Dulu Sudah Benar Berbisnis Sekarang Masuk Politik Lewat Cara Bermasalah

Pakar Ilmu Komunikasi Politik Henri Subiakto mengungkap perubahan pandangannya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengaku sempat bersimpati kepada Gibran dan ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), karena dinilai berasal dari kalangan rakyat biasa. Namun, pandangannya berubah setelah Gibran terjun ke dunia politik hingga akhirnya maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Henri menilai Gibran sebelumnya memiliki citra sederhana melalui aktivitas bisnis martabak yang dijalaninya. Menurutnya, kesan tersebut membuat Gibran mendapat simpati publik karena seolah tidak bergantung pada kekuasaan orang tuanya.

Namun, Henri mengaku mulai mempertanyakan agenda politik di balik perjalanan Gibran setelah putra Jokowi itu menjadi Wali Kota Solo. Ia juga mengkritik sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur yang menurutnya menimbulkan persoalan ekonomi.

Baca Juga: Guru Besar Unair: Dulu Saya Kagumi Jokowi, tapi Setelah Gibran Jadi Walikota, Saya Curiga...

"Setelah Gibran jadi Walikota Solo, sayapun mulai curiga, terhadap agenda yg ada di belakangnya. Terlebih pembangunan infrastruktur yang dihasilkan pemerintahan Jokowi, ternyata banyak masalah dan menenggelamkan pemerintah ke dalam beban hutang yg sangat berat. Di era Jokowi terjadi ketergantungan ekonomi pada Oligarki dan cengkeraman asing yang mengkhawatirkan," tulisnya di akun X, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Henri kemudian menyoroti proses politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Ia menilai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pencitraan dan penggunaan aparat maupun lembaga negara untuk menopang kekuasaan dinasti politik Jokowi semakin terlihat.

"Sejak Pemilu dan Pilpres 2024, ketidakjujuran, permainan pencitaan, pemanfaatan aparat dan lembaga negara untuk menopang kekuasaan dinasti Jokowi sudah nampak semakin terbuka, walau selalu dicoba ditutupi kekuatan para pendukungnya, termasuk yang ada di aparat negara," ujarnya.

Sorotan Henri juga tertuju pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Ia menilai proses tersebut mengungkap persoalan yang selama ini menjadi perdebatan publik, termasuk mengenai dokumen pendidikan yang menjadi syarat pencalonan wakil presiden.

Baca Juga: Gibran Didesak Lengser, Relawan Singgung Ada Orang yang Incar Kursi Wapres

"Ternyata apa yang selama ini berusaha ditutupi terbongkar juga dalam pengadilan MK. Gibran tak hanya diloloskan saat usianya belum berusia 40 tahun, iapun terbukti tidak memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan setingkat SLTA," sebut dia.

Lebih jauh, Henri menyoroti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya menjadi bagian dari proses yang memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024. Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga mekanisme regulasi yang dipersoalkan.

"Substansi yang dibongkar MK bukan sekadar tidak adanya ijazah atau sertifikat setingkat SLTA, tapi MK juga mengungkap adanya rekayasa untuk meloloskan lewat peraturan KPU dan mekanisme yang dibuat khusus 2024 untuk menutupi ketidakjujuran," jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Henri menyebut perjalanan politik Gibran telah mengubah citra yang sebelumnya menuai simpati menjadi sorotan kontroversial. Ia pun menilai perkembangan setelah putusan MK akan menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana para aktor politik memperlakukan Gibran ke depan.

"Kasihan mas Gibran, dulunya sudah benar berbisnis Martabak Makobar hingga orang simpati padanya. Sekarang Gibran terlanjur masuk politik lewat cara cara yang dimasalahkan. Setelah putusan MK ini tinggal kita lihat dan kita tunggu bagaimana orang orang politik memperlakukannya ke depan terhadap nasib Gibran," pungkasnya.