Anggota DPR Anggota Koalisi: Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Internasional, Negara Lain Harus Ikut Tanggung Jawab

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan.

Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia, harus menjadi prioritas utama.

"Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup," ujar Daniel di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Mengingat paparan asap karhutla sangat membahayakan kesehatan, legislator dari Fraksi PKB ini meminta pemerintah segera mendistribusikan masker, menyediakan pasokan oksigen, dan mengoptimalkan layanan kesehatan di wilayah terdampak.

Secara khusus, anggota DPR yang juga anggota Koalisi pemerintah ini mengusulkan pembentukan fasilitas khusus perlindungan warga dari paparan asap.

"Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap," tegasnya.

Menutup keterangannya, Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara telah menjadikan persoalan ini sebagai bencana internasional. Oleh karena itu, ia menuntut tanggung jawab dari negara-negara lain yang memiliki kepemilikan konsesi usaha di Indonesia.

"Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab," pungkas Daniel.