Isu Ijazah Gibran Disebut Mirip Isu Akta Kelahiran Obama di AS

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie membandingkan polemik ijazah yang kerap menyeret politisi di Indonesia dengan kontroversi akta kelahiran Barack Obama saat mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Menurut Jimly, persoalan administratif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang dan mempertanyakan legitimasi lawan politik.

Dalam perbincangan di program Total Politik, Jimly menjelaskan bahwa Obama menghadapi berbagai pertanyaan mengenai latar belakang dan tempat kelahirannya ketika maju dalam pemilihan presiden AS. Isu tersebut, menurut dia, memiliki kemiripan dengan polemik keabsahan ijazah yang muncul dalam kontestasi politik di Indonesia.

"Kenapa akta kelahirannya jadi masalah? Panjang banget urusan akta kelahiran, sama kayak soal ijazah ini," ujar Jimly.

Pakar hukum tata negara itu mengatakan, perdebatan mengenai tempat lahir Obama berkembang menjadi narasi yang mempertanyakan apakah ia lahir di Kenya, Indonesia, atau Amerika Serikat. Latar belakang masa kecil Obama yang pernah tinggal di Menteng, Jakarta, juga menjadi bahan pemberitaan dan perbincangan dengan bingkai tertentu.

"Informasi bahwa dia itu hidup di Menteng disebarluaskan karena asumsinya kalau Indonesia negara muslim, wah ini teroris ini," urai Jimly, merujuk pada sentimen global saat itu.

Menurut Jimly, pengalaman Obama menunjukkan bagaimana informasi administratif dan latar belakang pribadi dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap seorang kandidat. Persoalan yang semula berkaitan dengan dokumen atau riwayat hidup kemudian berkembang menjadi bahan persaingan politik.

Baca Juga: Gibran Bukan yang Pertama, Jimly Asshiddiqie Sebut Polemik Ijazah Sudah Biasa untuk Jegal Lawan Politik Sejak 2004

Ia melihat pola serupa dalam polemik ijazah di Indonesia. Keabsahan dokumen pendidikan seorang kandidat kerap dipersoalkan dalam pertarungan elektoral, sehingga isu administratif menjadi bagian dari upaya mempertanyakan kredibilitas lawan.

Jimly menilai, perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan isu administratif untuk menyerang lawan bukan hanya terjadi di Indonesia. Dalam konteks berbeda, persoalan serupa dapat muncul di negara lain dan berkaitan dengan narasi politik yang berkembang di masyarakat.