PDIP Tolak Rencana Gaji ASN via Kopdes, 'Tidak Dijamin LPS, Gaji adalah Hak, Bukan Bahan Eksperimen!'

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak rencana pemerintah yang ingin menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP).

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mendesak agar kebijakan tersebut segera dibatalkan karena dinilai tidak efisien, menambah beban biaya, serta berisiko tinggi bagi jutaan ASN.

Deddy Sitorus menilai skema penyaluran gaji ASN melalui koperasi desa tidak memberikan nilai tambah bagi para pegawai negeri. Kebijakan ini justru memicu inefisiensi akibat munculnya potensi biaya operasional baru yang akhirnya membebani ASN.

"Dengan menyalurkan gaji melalui Kopdes maka akan terjadi inefisiensi karena timbulnya biaya-biaya baru yang pada akhirnya akan menjadi beban para ASN. Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM sekarang harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke Kopdes," tegas Deddy.

Selain memicu pemborosan waktu dan biaya tambahan, PDIP menyoroti risiko besar dari sisi keamanan finansial. Koperasi ditegaskan bukan lembaga perbankan, sehingga dana simpanan yang dikelola di dalamnya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Potensi penyelewengan, dana macet, hingga risiko koperasi gulung tikar dinilai sangat membahayakan nasib finansial jutaan ASN beserta keluarga mereka.

"Koperasi bukan bank. Simpanan di koperasi tidak dijamin LPS. Jika dana macet, diselewengkan, atau koperasi kolaps, siapa yang menanggung? Jutaan ASN dan keluarganya. Gaji adalah hak, bukan bahan eksperimen," pungkas Guntur Romli.