2 Tahun Menjabat, Gibran Dibuat Tak Berdaya Prabowo: Orang Sering Bilang Ban Serep

Dinamika pembagian kekuasaan di pucuk pimpinan eksekutif menjelang dua tahun masa pemerintahan terkini kembali menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berjalan tidak seimbang menyusul minimnya perang dari Gibran.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan politikus muda itu terlihat tidak memiliki kewenangan fungsional yang berarti dan dibiarkan tak berdaya di bawah kendali penuh sang presiden. Kepemimpinan Gibran sangat jauh dari idealitas amanat konstitusi yang mengharuskan wapres turut aktif membantu roda pemerintahan.

Baca Juga: Strategi Dua Kaki Jokowi: Secara Publik Masih Dukung Prabowo, Namun Diam-Diam Susun 'Plan B'

"Kita bisa melihat memang tidak ada peran yang diberikan kepada wakil presiden, oleh presiden," tegas Bivitri dikutip Senin (19/10/2026).

Bivitri memaparkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan wakil presiden memang sering kali diremehkan oleh publik.

"Karena begini, secara konstitusional memang wakil presiden itu, orang sering bilang ban serep," terangnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa fungsi "ban serep" tersebut seharusnya tidak serta-merta menjadikan seorang wapres sebagai figur pajangan yang kehilangan fungsi eksekutifnya.

Dalam sejarah ketatanegaraan modern negara ini, seorang presiden yang visioner selalu mendelegasikan sebagian beban kerjanya kepada sang wakil. Bivitri mengambil contoh bagaimana hal itu dilakukan oleh Eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita ingat pada periode pertama dari SBY. Wakil Presiden Jusuf Kalla diberi banyak peran strategis, antara lain memimpin negosiasi penyelesaian konflik dan menjadi komandan penanganan darurat bencana alam," ungkapnya.

Pembagian tugas yang jelas juga terjadi kepada Boediono. Ia diketahui diberi wewenang khusus untuk mengevaluasi kinerja kementerian.

"Jadi sebenarnya kan (Wapres) tidak sebegitu tak bergunanya sepanjang Presiden memberikan peran kepada wakil presiden," ungkap Bivitri.

Sayangnya, realitas tersebut tidak ditemukan dalam dua tahun perjalanan dari Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto tampaknya memilih untuk memusatkan seluruh kendali pemerintahan di tangannya sendiri.

Menurut Bivitri, Gibran Rakabuming Raka dibiarkan benar-benar sekadar memenuhi syarat administratif ketatanegaraan tanpa dibekali dengan portofolio atau penugasan khusus yang terukur. Situasi ini memicu pertanyaan publik mengenai urgensi dan efektivitas keberadaan Gibran di Istana Negara.

Adapun Gibran sendiri tengah mengalami polemik terkait dengan ijazahnya. Namun Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari wapres menuding bahwa polemik tersebut adalah ulah pihak luar yang ingin menjatuhkannya.

Baca Juga: Bukan Lagi Urusan Pribadi, Sikap Jokowi ke Prabowo Berubah Setelah Ada 'Penyerangan' ke Gibran

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang. Saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi.