Pakar Nilai Prabowo Tak Seperti SBY: Gibran Tak Diberikan Kerjaan Jelas Selama 2 Tahun Menjabat!

Ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi sebenarnya memiliki preseden yang sangat baik mengenai fungsionalisasi institusi wakil presiden. Sayangnya, tradisi pembagian kekuasaan yang produktif tersebut dinilai telah terputus pada era dari Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyoroti gaya presiden pada periode ini karena tak begitu memberikan peran terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang sangat kontras dengan pendahulunya, terutama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Gibran Kian Giat Bersafari, Efek 2 Tahun Tak Diberi Kerjaan hingga Mau Pisah dari Prabowo?

Bivitri mengingatkan publik bahwa seorang wakil presiden sejatinya bisa sangat berperan jika diberikan ruang gerak oleh kepala negara. Sebagai komparasi konkret, ia mengangkat kesuksesan dwitunggal SBY dan Jusuf Kalla (JK) 2004-2009. Saat itu, presiden tidak ragu memercayakan mandat politik kelas berat kepada JK.

"Wakil Presiden Jusuf Kalla diberi banyak peran, antara lain dalam negosiasi konflik dan penanganan bencana," ungkap Bivitri dikutip, Senin (19/10/2026).

Tradisi tersebut dilanjutkan mantan presiden itu saat menggandeng Boediono. SBY memberikan wakilnya kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Pak Boediono juga demikian, ada peran tertentu untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dulu kan ada penilaian untuk kementerian-kementerian dan seterusnya. Jadi ada peran-peran tertentu yang bisa diberikan kepada wakil presiden," jelasnya.

Namun, cetak biru kemitraan ideal tersebut sama sekali tidak tampak pada kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selama dua tahun berjalan, tidak ada satu pun nomenklatur tugas khusus, pengawasan kementerian strategis, maupun mandat negosiasi konflik yang didelegasikan secara resmi kepada Gibran. Sang Wapres dibiarkan berjalan tanpa job description yang terukur.

"Nah, cuma biasanya di mana pun, wakil presiden kerap kali diberi peran oleh presidennya, nah, ini kan yang tidak kita lihat," kata Bivitri.

Pembiaran ini berujung pada rapor merah dari Prabowo. Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) terbaru mengungkap bahwa model kepemimpinan tunggal tanpa kerja sama eksekutif ini direspons sangat negatif oleh publik dan ahli.

Kinerja Prabowo Subianto dijatuhi nilai rata-rata 4,6 dari 10 oleh masyarakat sipil, dengan 48 persen memberikan penilaian sangat rendah.

Baca Juga: Bukan Lagi Urusan Pribadi, Sikap Jokowi ke Prabowo Berubah Setelah Ada 'Penyerangan' ke Gibran

Di kalangan ahli dan akademisi, situasinya jauh lebih mengenaskan. Kinerja Prabowo hanya dinilai 2,8 dari skala 10.