Karhutla Dinilai Sudah Mengganggu, Prabowo Perintahkan Pengerahan Pasukan Diperkuat, Masyarakat Juga...

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya mengandalkan operasi udara. Presiden Prabowo Subianto meminta pengerahan personel di lapangan ditingkatkan dengan melibatkan TNI, Polri, petugas Dinas Kehutanan, hingga masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Presiden meminta seluruh unsur terlibat secara maksimal untuk memperkuat pengendalian kebakaran.

“Kemudian, saya sampaikan juga bahwa perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas, baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat yang dilibatkan,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, pengerahan personel harus dilakukan secara masif, terukur, dan segera. Ia menilai kondisi karhutla yang terjadi saat ini sudah cukup mengganggu sehingga penanganannya perlu diperkuat melalui kerja bersama berbagai pihak.

“ Nah, ini betul-betul harus secara masif terukur dan dilaksanakan dengan segera. Karena memang ini sudah sangat mengganggu,” lanjutnya.

Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran di lapangan. TNI dan Polri dapat mendukung pengerahan personel, sementara petugas kehutanan serta masyarakat turut berperan dalam upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat operasi udara untuk mendukung penanganan karhutla. Dudung mengungkapkan Prabowo telah memerintahkan penggunaan pesawat Hercules untuk operasi penyebaran dry ice, yang sebelumnya dilakukan menggunakan pesawat Cassa.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk penanganan karhutla ini harus betul-betul masif, ya, penanganannya,” kata Dudung seusai rapat tersebut.

Baca Juga: AAJI Bicara Klaim Kesehatan akibat Karhutla, Nilainya Masih Dihitung

Kombinasi pengerahan personel dan dukungan operasi udara menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui beberapa jalur. Namun, efektivitas setiap langkah tetap perlu dinilai dari hasil pelaksanaan di lapangan, termasuk perkembangan kebakaran dan kondisi masyarakat yang terdampak.

Penanganan karhutla juga menghadapi tantangan yang berbeda di setiap wilayah. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, aparat, petugas kehutanan, dan masyarakat menjadi bagian penting agar pengerahan sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi kebakaran.

Selain meminta penguatan penanganan di lapangan, Dudung mengungkapkan sejumlah korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara karhutla. Ia menyatakan kasus tersebut masih dalam penyidikan dan detail lebih lanjut akan disampaikan oleh Kapolri.

Arahan Prabowo tersebut menempatkan pengerahan personel sebagai salah satu fokus dalam penanganan karhutla. Pemerintah diharapkan dapat memastikan langkah di lapangan berjalan terkoordinasi, sementara perkembangan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.