Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga untuk Karhutla, BNPB Bahas Mekanisme Teknis

Pemerintah Indonesia mulai menindaklanjuti tawaran bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengoordinasikan bantuan tersebut, termasuk tawaran dari Singapura yang menyusul dukungan Malaysia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, tawaran bantuan Singapura akan dibahas lebih lanjut bersama Kepala BNPB. Koordinasi diperlukan agar dukungan yang ditawarkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang disiapkan pemerintah.

"Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB," kata Dudung setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sebelum tawaran Singapura ditindaklanjuti, Malaysia telah menyiapkan dukungan berupa 52 personel dan tiga pesawat untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari dukungan negara tetangga ketika pemerintah Indonesia masih melakukan penanganan kebakaran di sejumlah lokasi terdampak.

Dudung menyampaikan, bantuan dari luar negeri akan berjalan beriringan dengan pengerahan kekuatan nasional. Pemerintah, menurut dia, telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel dan 47 pesawat untuk mendukung penanganan karhutla.

Baca Juga: Usai Kapolri dan KSAD Digeser, Posisi Jaksa Agung Disebut Perlu Segera Diganti Prabowo

Sementara itu, persetujuan pemerintah terhadap tawaran bantuan negara tetangga sebenarnya telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Dalam rapat bersama DPR RI pada Kamis (15/10/2026), Arrmanatha mengatakan Prabowo telah menyetujui tawaran tersebut.

"Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha.

Meski persetujuan telah diberikan, mekanisme pelaksanaan bantuan masih dibahas pada tingkat teknis oleh BNPB. Karena itu, proses koordinasi menjadi tahapan penting sebelum dukungan dari negara tetangga dapat dijalankan sesuai kebutuhan penanganan karhutla di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Dudung mengatakan Prabowo mengingatkan jajarannya untuk memperkuat mitigasi dan pencegahan agar risiko karhutla dapat diantisipasi sejak dini.

"Jangan sampai, perintah Presiden, setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi," tuturnya.

Penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengerahan personel dan pesawat maupun dukungan internasional. Pemerintah juga perlu memastikan langkah pencegahan berjalan agar kebakaran dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.