Bantuan Singapura dan Malaysia Disiapkan, Prabowo Minta Pencegahan Karhutla Diperkuat

Pemerintah Indonesia diminta memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bukan hanya bergerak ketika api sudah muncul. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya agar melakukan antisipasi sejak dini, seiring upaya pemadaman yang masih melibatkan personel nasional dan dukungan negara tetangga.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan pesan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurutnya, arahan Presiden menekankan pentingnya tindakan sebelum kebakaran terjadi.

"Jangan sampai, perintah Presiden, setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi," tutur Dudung.

Arahan tersebut muncul ketika pemerintah mengerahkan sekitar 60 ribu personel dan 47 pesawat untuk menangani karhutla di sejumlah lokasi terdampak. Pengerahan itu menjadi bagian dari upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah di dalam negeri.

Selain mengandalkan kekuatan nasional, Indonesia juga menindaklanjuti tawaran bantuan dari negara tetangga. Dudung mengatakan Singapura turut menawarkan dukungan yang akan dikoordinasikan melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB," kata Dudung.

Dukungan juga datang dari Malaysia. Negara tersebut telah menyiapkan 52 personel dan tiga pesawat untuk membantu penanganan kebakaran di Indonesia. Namun, tawaran bantuan dan kesiapan dukungan tersebut perlu dibedakan dari pelaksanaan operasi yang sudah berlangsung di lapangan.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir sebelumnya menyatakan bahwa Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama DPR RI pada Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Hercules Dikerahkan untuk Tangani Karhutla, Ini Langkah Barunya

"Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha.

Meski telah mendapat persetujuan, mekanisme pemberian bantuan masih dibahas secara teknis oleh BNPB. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti dukungan yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla di Indonesia.

Pemerintah kini menghadapi dua kebutuhan yang berjalan beriringan, yakni memadamkan kebakaran di lokasi terdampak dan mencegah munculnya titik kebakaran baru. Pengerahan personel serta pesawat menjadi bagian dari respons pemadaman, sedangkan mitigasi diperlukan untuk mengantisipasi risiko sebelum api muncul.

Arahan Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada respons darurat. Selain melanjutkan pemadaman dan mengoordinasikan bantuan internasional, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar penanganan kebakaran tidak selalu dimulai setelah api telanjur menyebar.