Kredit Foto: BPMI
Partai Gerindra mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup diukur dari banyaknya program yang berjalan atau jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Pemerataan kesejahteraan, kualitas layanan, dan ketepatan penggunaan anggaran juga harus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan tersebut.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan capaian yang telah diraih pemerintah patut diapresiasi. Namun, ia menilai sejumlah aspek tetap membutuhkan evaluasi dan perbaikan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," ujar Sugiat dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Menurut Sugiat, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, pelaksanaan program dan besarnya jangkauan penerima manfaat perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan program di bidang pendidikan dan kesehatan yang telah menjangkau puluhan juta penerima. Program cek kesehatan gratis dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.
Di bidang pendidikan, Sugiat menyebut program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perluasan program sosial harus dibarengi pengawasan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan peningkatan mutu pelayanan.
"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain program sosial, Gerindra menyoroti pentingnya menjaga agar capaian ekonomi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata. Sugiat menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026.
Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25% pada September 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin juga disebut berkurang sekitar 430 ribu orang. Meski angka tersebut menunjukkan perkembangan pada sejumlah indikator, Sugiat menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Baca Juga: Prabowo Tak Lagi Tersandera Jokowi usai Geser Kapolri dan KSAD
Pada sektor pangan, pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak Oktober 2025.
Sugiat mengingatkan bahwa kemandirian pangan tetap perlu disertai upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi. Ketersediaan pupuk serta antisipasi gangguan pasokan juga dinilai perlu diperkuat agar capaian produksi dapat memberikan manfaat bagi petani maupun konsumen.
Di sektor industri, Sugiat menyebut pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Ia menilai realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, dan manfaat bagi daerah penghasil perlu menjadi ukuran untuk mengevaluasi hasil kebijakan hilirisasi.
Gerindra juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang harus dilakukan secara transparan serta akuntabel. Menurut Sugiat, hilirisasi perlu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, Sugiat menyatakan Gerindra mengapresiasi capaian pemerintah sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum optimal. Pemerataan pembangunan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, menurut dia, harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan agenda pemerintah berikutnya.
"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas," tegas Sugiat.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama