PDIP Desak Evaluasi Total Kebijakan Prabowo: Konsep Tak Jelas, Padahal Proyek Triliunan Rupiah

2 Tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka tabir gelap di balik deretan janji kampanye populis yang pernah mereka tawarkan. Hal tersebut juga menjadi sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mendesak dilakukannya evaluasi total secara mendasar terhadap program-program unggulan pemerintah yang dinilai telah melenceng jauh dari tujuan kesejahteraan dan justru bermutasi menjadi ladang bancakan korupsi berskala raksasa.

Baca Juga: Alarm 2 Tahun Prabowo-Gibran: Wacana Indonesia Bubar Menggema di Daerah, Pakar Desak Solusi via DPR

Ia membidik dua program mercusuar pemerintah yang saat ini tengah menuai sorotan tajam publik, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).  Dalam pandangannya, kedua program tersebut dirancang secara amatiran, minim kajian akademis yang matang, dan sangat kental dengan aroma pemborosan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kritik paling keras diarahkan pada desain megaproyek Koperasi Desa Merah Putih. Djarot mempertanyakan rasionalitas dan arah dari program yang memakan anggaran hingga triliunan rupiah tersebut. Rencana pemerintah untuk mengintegrasikan kegiatan toko serba ada, toko kelontong, hingga monopoli penyaluran gaji aparatur sipil ke dalam program tersebut dinilai sangat dipaksakan.

“Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya. Ini juga harus kita evaluasi secara mendasar,” ujar Djarot dikutip Selasa (20/10/2026).

PDIP juga menyoroti kebobrokan tata kelola pada program dari Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara prinsip, ia sepakat bahwa pemenuhan gizi anak bangsa adalah hal yang esensial. Namun, eksekusi teknis yang terburu-buru dan serampangan telah membuka celah bagi para mafia anggaran untuk merampok uang negara.

“Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa program ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti ada itu kena kasus,” urai Djarot.

Pernyataan Djarot ini bukan tanpa dasar yang kuat. Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut megaskandal dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada program makan bergizi gratis untuk tahun anggaran 2025–2026.

Kasus tersebut menyeret Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Tidak main-main, kejahatan kerah putih pada program makan siang anak sekolah ini ditaksir telah mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai angka Rp10 triliun.

Djarot mengingatkan bahwa dampak dari kegagalan tata kelola ini berujung pada penderitaan rakyat yang haknya dirampas oleh oknum pejabat pemerintahan. Oleh karenanya, evaluasi dua tahun ini harus dijadikan momentum pembersihan besar-besaran, bukan sekadar perayaan seremonial.

Adapun Kepala Badan Komunikasi (Bakom), Syahganda Nainggolan merespons kritikan terhadap pemerintah dengan menampilkan data elektabilitas. Syahganda memamerkan angka kepuasan dari lembaga survei Poltracking (55,3 persen) dan PPI (65 persen) sebagai bukti bahwa publik memaafkan dinamika yang terjadi.

Baca Juga: Roy Suryo Skakmat Jokowi Soal Tudingan Penumpang Gelap: Gak Usah Bilang Gelap, Mana Ijazah Aslinya?

“Bagus dong, bagus. Ya, jauh di atas keterpilihannya dulu. Thank you ya,” tegas Syahganda.