Budi Arie Sebut Ada Perebutan Kekuasaan di Balik Polemik Ijazah Gibran

Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan persaingan kekuasaan di kalangan elite politik. Ia menduga kontroversi tersebut dapat menjadi cara untuk merusak reputasi Gibran sejak dini.

‎Pandangan itu disampaikan Budi Arie saat berbincang dalam podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan. Menurutnya, PROJO telah memperkirakan polemik ijazah yang sebelumnya menyasar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut kepada putranya.

‎“Sejak awal sudah kita antisipasi bahwa habis ijazah Pak Jokowi pasti ijazah Mas Gibran,” kata Budi Arie, dikutip Selasa (20/10/2026).

‎Budi Arie mengaitkan kontroversi tersebut dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden dan usianya yang relatif muda. Ia menilai kedua hal itu membuat Gibran berpotensi menjadi salah satu figur dalam persaingan kepemimpinan nasional pada masa mendatang.

‎“Tujuannya apa? Kandidat paling serius pemimpin Indonesia masa depan kan Mas Gibran. Umurnya masih muda. Sehingga harus dari awal, dari muda, mesti didegradasi,” ujarnya.

‎Budi Arie juga mempertanyakan relevansi polemik ijazah dibandingkan persoalan korupsi, permainan proyek, dan pelanggaran keuangan negara. Menurutnya, isu-isu tersebut lebih berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

‎“Kalau isunya korupsi, isunya main proyek, isunya pelanggaran terhadap keuangan negara, itu pasti mati kalau ijazahnya apa,” ujar Budi Arie.

Baca Juga: Said Didu Lempar Sindiran Pedas ke Gibran: Wapres Tidak Ada Kerjanya

‎Ia kemudian menegaskan pandangannya bahwa kontroversi ijazah lebih mencerminkan persaingan di antara kelompok elite yang memperebutkan kekuasaan.

‎“Isu ijazah ini bukan isu rakyat. Ini isu elite yang pengen berebut kekuasaan. Itu aja,” katanya.

‎Dugaan bahwa polemik tersebut bertujuan melemahkan reputasi Gibran merupakan penilaian Budi Arie. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya upaya terorganisasi untuk menjatuhkan wakil presiden tersebut.