Duit Asing Rp111,6 Triliun Menumpuk di Industri Logam, Sektor Lain Kalah Saing?

Investasi asing di Indonesia masih terpusat pada industri logam dasar. Pada kuartal III-2026, sektor ini menyerap penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp111,6 triliun, menjadikannya subsektor dengan investasi asing terbesar di Tanah Air.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai tersebut mencapai 41,3% dari total PMA pada periode Juli-September 2026. Artinya, lebih dari Rp4 dari setiap Rp10 investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalir ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

Besarnya porsi tersebut menunjukkan kuatnya daya tarik industri logam bagi investor asing. Namun, konsentrasi investasi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai seberapa merata modal asing mengalir ke sektor manufaktur lain yang berpotensi memperluas produksi dan membuka lapangan kerja.

Secara keseluruhan, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp528,7 triliun pada kuartal III-2026, tumbuh 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut terdiri atas PMA sebesar Rp270,2 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp258,5 triliun.

Investasi Asing Masih Bertumpu pada Logam

Setelah industri logam dasar, kategori jasa lainnya menjadi salah satu penerima investasi terbesar dengan nilai Rp81,8 triliun atau 15,5% dari total investasi. Kategori ini mencakup berbagai kegiatan usaha, termasuk pusat data, sehingga nilainya tidak bisa dianggap sebagai investasi pusat data semata.

Industri makanan juga mencatat investasi cukup besar, yakni Rp34,7 triliun atau 6,6% dari total investasi. Sementara itu, industri kimia dan farmasi menerima PMA sebesar Rp17,4 triliun atau 6,4% dari total modal asing.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa investasi asing belum tersebar secara merata di berbagai subsektor industri. Industri logam dasar masih menjadi tujuan utama, jauh di atas sejumlah sektor lainnya.

Pola investasi berubah ketika modal asing dan domestik dilihat secara terpisah. Pada penanaman modal dalam negeri, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp43,3 triliun atau 16,8% dari total PMDN.

Jasa lainnya menempati posisi kedua dengan Rp37,6 triliun atau 14,6%, disusul pertambangan sebesar Rp32,8 triliun atau 12,7%. Adapun industri makanan mencatat investasi domestik sebesar Rp22,4 triliun atau 8,7%.

Sebaliknya, investor asing lebih banyak menanamkan modal di industri logam dasar. Sektor ini menerima PMA Rp111,6 triliun, disusul jasa lainnya sebesar Rp44,1 triliun atau 16,3%, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp17,4 triliun atau 6,4%.

Baca Juga: Bahlil Sebut Investasi Data Center Butuh Tambahan Listrik 20 GW

Baca Juga: Danantara Merger 4 Manajer Investasi, Bidik Pemain Besar di Level Global

Baca Juga: Menperin Genjot Industri Kakao, 100 Tenaga Terlatih Disiapkan

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prioritas investor domestik dan asing tidak sepenuhnya sama. Modal dalam negeri lebih banyak mengalir ke transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, sedangkan investor asing terkonsentrasi pada industri logam dasar.

Besar Investasi, Seberapa Luas Manfaatnya?

Besarnya investasi di industri logam perlu dilihat bukan hanya dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian nasional. Hal yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, serta keterlibatan industri pendukung dalam rantai pasok domestik.

Pasalnya, nilai investasi yang besar tidak otomatis berarti manfaat ekonominya tersebar luas. Dampaknya juga bergantung pada seberapa besar kegiatan produksi melibatkan tenaga kerja, pemasok, dan pelaku usaha di dalam negeri.

Karena itu, perkembangan investasi pada periode berikutnya perlu dicermati dari dua sisi: pertumbuhan nilai modal yang masuk dan pemerataan investasi ke berbagai subsektor manufaktur. Keduanya penting untuk memperkuat struktur industri Indonesia sekaligus memperluas manfaat investasi bagi perekonomian nasional.