Koalisi Prabowo Mulai 'Buang Badan' dari Gibran, Jokowi: Silakan Ikuti Mekanisme...

Retaknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan saat ini mulai terlihat semakin kasatmata di tengah pusaran polemik dokumen pendidikan yang melilit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut langsung mendapat atensi khusus dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyoroti bagaimana sejumlah partai secara kompak menahan diri untuk tidak mendeklarasikan dukungan kepada anaknya sebagai pendamping dari Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Baca Juga: Kubu Roy Suryo Harap Jokowi Hadir Langsung di Sidang: Siapa Tahu Berubah Pikiran dan Stop Perkara...

Partai-partai tersebut diantara Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sikap bungkam dan keragu-raguan partai-partai tersebut sangat kontras dengan agresivitas mereka dalam menyuarakan wacana dari "Prabowo Dua Periode".

Fenomena ini memunculkan spekulasi kuat di kalangan pengamat bahwa elite partai koalisi sengaja menjaga jarak aman dari wapres demi menghindari imbas negatif (coat-tail effect) dari skandal krisis legitimasi ijazah yang tak kunjung usai.

Jokowi sendiri menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak baper (terbawa perasaan) apalagi berniat melakukan intervensi terhadap arah dukungan partai-partai koalisi.

“Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai,” ujar Jokowi dikutip Selasa (20/10/2026).

Ia menyadari sepenuhnya bahwa bandul politik sedang tidak berpihak pada keluarganya. Alih-alih merengek meminta perlindungan politik dari partai koalisi, politikus itu justru mempersilakan semua pihak, termasuk kelompok lawan yang ingin menyeret polemik ijazah ini ke ranah parlemen melalui hak angket atau pansus, untuk bertarung secara terbuka di gelanggang resmi.

Jokowi memberikan tantangan balik kepada pihak-pihak yang mencoba memolitisasi isu administratif ini untuk menggunakan jalur-jalur yang dilegalkan oleh undang-undang, bukan sekadar membangun opini liar di jalanan maupun media sosial.

“Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saya kira itu. Tidak ada masalah,” kata Jokowi.

Sikap membiarkan (laissez-faire) yang ditunjukkan oleh mantan presiden ini mempertegas bahwa kubunya siap menghadapi segala konsekuensi politik melalui jalur formal ketatanegaraan.

Baca Juga: Kader Tak Ingin Jokowi Lengserkan Kaesang, Bocor Posisi Strategisnya Nanti di PSI

Di sisi lain, manuver partai-partai koalisi yang membiarkan anaknya bertarung sendirian menjadi sinyalemen kuat bahwa peta aliansi kekuasaan nasional sedang mengalami restrukturisasi besar-besaran, di mana posisi sang wakil presiden perlahan namun pasti mulai diisolasi dari pusat gravitasi dukungan politik dari Istana.