Cara Berpikir Pejabat soal Karhutla Disorot: Lebih Baik Warga Menghirup Asap daripada Ada Bantuan dari Luar

Peneliti politik dan kebijakan publik, Saidiman Ahmad, mengkritik cara berpikir sejumlah pejabat negara terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, yang dinilainya terkesan enggan membuka peluang bantuan dari luar negeri dalam penanganan karhutla.

Sebelumnya, Dudung menyatakan karhutla belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional karena Indonesia masih mampu menanganinya sendiri. Ia juga menyinggung bahwa penetapan status bencana nasional dapat membuka peluang masuknya bantuan dari luar negeri.

Menurut Saidiman, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap dibanding mempertimbangkan faktor gengsi.

"Lha emang kenapa kalau ada bantuan dari luar negeri? Gengsi? Lebih baik warga menghirup asap daripada ada bantuan dari luar? Kok gitu cara berpikir pejabat? Yang diutamakan bukan keselamatan warga, tapi gengsi," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (20/10).

Sebelumnya, Dudung menegaskan pemerintah masih sanggup menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah belum menetapkan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional.

Baca Juga: Pengamat: Pejabat Sebaiknya Jangan Bicara Lagi soal Karhutla, IHSG, dan Rupiah

“Masalah penetapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung, usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10/2026).

“Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” ujar dia.