Greenpeace Protes Krisis Iklim di Bundaran HI, Pemerintah Ungkap Respons Prabowo

Pemerintah mengklaim terus memperkuat penanganan krisis iklim di tengah kritik Greenpeace yang membentangkan spanduk protes di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026). Salah satu langkah yang disorot pemerintah adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk tambahan anggaran untuk daerah terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan lingkungan. Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Menurut Syahganda, Prabowo meminta sanksi bagi pelaku pembakaran hutan diperberat. Bahkan, pemerintah disebut mengarahkan agar perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.

Dalam keterangannya, Syahganda juga menyebut Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar. Anggaran tersebut ditujukan bagi tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota yang terdampak.

Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi Greenpeace di Bundaran HI yang mengkritik lambannya penanganan kebakaran hutan pada era pemerintahan Prabowo. Aksi tersebut mengangkat persoalan lingkungan yang menjadi salah satu sorotan aktivis.

Menanggapi demonstrasi itu, Syahganda menegaskan pemerintah menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia juga menyatakan kekhawatiran aktivis mengenai dampak krisis iklim menjadi perhatian Presiden.

“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga: 6 Aktivis Greenpeace Pemasang Spanduk Protes Ditahan Berjam-jam, Ini Kabar Terbarunya

Selain persoalan lingkungan, pemerintah turut menyoroti tekanan biaya hidup masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Syahganda menyebut sejumlah kebijakan disiapkan untuk menjaga daya beli, termasuk paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Paket tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga mengandalkan tambahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton serta kebijakan harga BBM tidak naik hingga akhir 2026 untuk menahan tekanan harga.

Syahganda mengakui penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli membutuhkan upaya berkelanjutan. Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi Greenpeace untuk menyampaikan data dan rekomendasi kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi.

“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” pungkas Syahganda.