PSI: Jokowi Mau Ngapain Saja Suka-suka Beliau Selama Tidak Melanggar Aturan

Polemik ijazah yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan di media sosial.

Kali ini, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka merespons kritik terhadap keduanya dengan menegaskan bahwa Jokowi tetap memiliki hak sebagai warga negara untuk melakukan aktivitas selama tidak melanggar hukum.

Pernyataan Dedy muncul setelah seorang warganet melontarkan kritik bernada sindiran kepada Jokowi dan Gibran. Warganet tersebut mempertanyakan sikap keduanya di tengah polemik ijazah yang masih menjadi perbincangan publik.

Baca Juga: Bukan Anies! Dua Sosok Disebut Masuk Bursa Pengganti Gibran Jika Pemakzulan Terjadi

"Gibran dan Bapaknya sebenarnya punya RASA MALU gak sih, Ded? Kalau orang punya akal sehat dan nurani mestinya kalau sudah telanjang itu sembunyi. Bukan malah wara-wiri. Diarak dan ditepuktangani pula oleh orang-orang macam lo," tulis netizen di akun X.

Menanggapi komentar tersebut, Dedy membantah tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi. Ia menilai tudingan itu tidak tepat dan meminta pihak yang mengkritik tidak serta-merta menganggap mantan presiden tersebut sebagai pelaku kejahatan.

"Kalau maling harusnya memang begitu, tapi tuduhan Anda kelihatannya tidak cocok dialamatkan sama Jokowi karena beliau jelas bukan maling," balas Dedy.

Dedy kemudian menyinggung keinginan sebagian pihak yang dinilainya berharap Jokowi tidak lagi banyak beraktivitas di ruang publik. Menurutnya, perbedaan sikap politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatasi kegiatan seseorang selama masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: PSI: Gibran Semakin Diserang, Posisinya Semakin di Atas Puncak

"Jangan karena tidak siap berkompetisi dengan sehat dalam dunia demokrasi Anda maunya Jokowi tiarap saja, ngga usah ngapa-ngapain duduk manis dan diam saja," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia yang hak-haknya dilindungi konstitusi. Karena itu, menurut Dedy, tidak semestinya ada pihak yang mengatur aktivitas pribadi Jokowi tanpa dasar yang jelas.

"Ini justru adalah angan-angan yang beredar di luar orbit. Ingat, Jokowi adalah warga negara Indonesia yang haknya dilindungi oleh konstitusi," tegas dia.

"Ngatur-ngatur hal orang adalah pelanggaran serius dalam konstitusi," lanjut Dedy.

Menutup tanggapannya, Dedy menegaskan bahwa Jokowi bebas melakukan berbagai aktivitas selama tidak melanggar hukum di Indonesia. Ia sekaligus mempertanyakan alasan warganet tersebut terus menunjukkan ketidaksukaan terhadap sang mantan presiden.

"Jokowi mau ngapain saja ya suka-suka beliau selama tidak melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Lagi pula, Anda ini kelihatannya sangat tidak suka dengan Jokowi, ada apa?" tutupnya.