Bertubi-tubi Masalah, Prabowo Pamer Prestasi Indonesia: Kita Urutan Ketujuh Dunia

Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan posisi Indonesia yang masuk tujuh besar ekonomi dunia sebagaimana diterbitkan International Monetary Fund (IMF).

Namun, di balik pencapaian tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan nasional belum dinikmati secara merata oleh masyarakat dan pengelolaannya perlu dibenahi.

"IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity), berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara. Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia. Urutan ketujuh," kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jiexpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Prabowo: Beberapa Negara Hina Karhutla Padahal Perusahaannya Terlibat, Nanti Kita...

Prabowo juga menyoroti kemampuan para pelaku usaha kecil dalam menciptakan inovasi. Ia mencontohkan petani kopi yang mampu menghasilkan produk berkualitas untuk pasar ekspor, serta pengembangan benih kopi yang dapat ditanam di lahan rawa maupun gambut.

"Pengusaha, petani kopi sudah ekspor kopi-kopi bagus. Kita sekarang sudah punya benih kopi bisa di rawa, bisa di gambut," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan keyakinannya terhadap potensi Indonesia. Ia menyebut kekuatan dan kekayaan yang dimiliki Tanah Air sebagai modal untuk terus berkembang.

"Saudara-saudara, we are strong, we are rich. Kita kuat dan kita kaya," ucap Prabowo.

Baca Juga: Said Didu: Saya Saksi Mata Marahnya Presiden Saat Tahu Ada Oligarki Mainkan Saham

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kekayaan alam yang melimpah harus dikelola agar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Prabowo pun meminta jajaran pemerintah berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan.

"Ini tantangan kita. Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini, filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tuturnya.

Menurut Prabowo, selama puluhan tahun terjadi kebocoran kekayaan nasional, sementara manfaat ekonomi dinilai belum dirasakan secara merata. 

“Sekarang, ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas. Inilah upaya, saudara-saudara,” katanya.

Prabowo menilai filosofi ekonomi nasional perlu dikembalikan pada amanat konstitusi. Ia menegaskan pemerintah ingin menjadikan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan dalam pengelolaan perekonomian dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial.

“Kita telah meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945. Elite kita juga kurang waspada ya. Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa,” ujar Prabowo.

“Tapi kita sekarang berani. Kita rubah, kita kembali ke Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya.