Nasib Politik Gibran Disorot Usai 9 November, DPR Bakal Ambil Langkah?

Masa reses DPR yang berakhir pada 9 November 2026 menjadi salah satu momentum yang dinilai perlu dicermati dalam melihat perkembangan polemik politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, sikap DPR setelah kembali menjalankan aktivitasnya dapat menjadi petunjuk apakah persoalan yang berkaitan dengan Gibran akan berkembang menjadi agenda politik atau tetap sebatas pembahasan di tingkat kelembagaan.

Menurut Amir, dinamika di parlemen patut diperhatikan karena perkembangan berikutnya akan bergantung pada sikap fraksi-fraksi dan komunikasi di antara kekuatan politik. Namun, hingga kini belum ada kepastian bahwa persoalan tersebut akan menjadi agenda resmi DPR.

Ia juga menyoroti kemungkinan komunikasi antara PDIP, PKS, dan kekuatan politik lainnya. Meski demikian, komunikasi antarpihak tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengambil langkah tertentu terhadap Gibran.

Di sisi lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa partainya mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR. Komunikasi itu berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik ijazah Gibran.

Mardani menyebut, PKS berupaya menjembatani aspirasi masyarakat yang menginginkan DPR memberikan penegasan terkait putusan tersebut. Menurut dia, masyarakat di tingkat akar rumput memandang putusan MK itu memiliki landasan hukum yang kuat.

Baca Juga: Bantah Menghindar, Jokowi dan Gibran Siap Hadir Jika Dipanggil di Polemik Ijazah

“Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai. Mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik mengenai polemik ijazah Gibran masih berlangsung. Akan tetapi, belum ada keterangan mengenai hasil komunikasi tersebut ataupun langkah konkret yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi.

Amir menilai, perkembangan setelah DPR kembali bersidang akan menjadi hal penting untuk diamati. Sikap partai-partai di parlemen dapat memberikan gambaran apakah persoalan itu akan mendapat ruang pembahasan lebih lanjut.

Dengan demikian, berakhirnya masa reses pada 9 November belum bisa dipastikan menjadi titik penentuan nasib politik Gibran. Perkembangan isu tersebut masih bergantung pada dinamika politik dan keputusan yang nantinya diambil oleh pihak-pihak terkait.