Lepas Tangan, PDIP Sebut Polemik Gibran Bukan Lagi Urusan Partai

PDI Perjuangan menilai polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi berkaitan dengan persoalan internal partai. PDIP memandang masalah tersebut sebagai persoalan konstitusi yang berkaitan dengan proses politik menjelang Pilpres 2024.

Pandangan itu disampaikan Gus Romli Guntur, yang mewakili PDI Perjuangan, dalam diskusi kebangsaan di kanal YouTube Sinkos Indonesia, Jumat (23/10/2026).

Dalam diskusi tersebut, Gus Romli menyinggung peran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.

"Kalau menurut kami kan Gibran itu sebenarnya bukan masalah di PDIP sudah di PDI Perjuangan, ini masalah pengerusakan konstitusi dan masalah juga operasi politik yang dilakukan oleh Jokowi ketika dia berkuasa," tegasnya.

Gus Romli juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut berujung pada pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, ia menyinggung aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai memberikan pengecualian terkait persyaratan ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Belum kita bicara apa yang disampaikan oleh Bang Doli yang soal misalnya pasal selupan PKPU nomor 19 pasal 18 ayat 3 yang memberikan pengecualian terhadap calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki bukti tamatan ijazah SMA atau setara tapi dia... menyelesaikan kuliah di luar negeri," paparnya.

Ia kemudian mengaitkan aturan tersebut dengan dugaan manipulasi politik pada masa pemerintahan Jokowi.

"Ini kan bagian bagaimana manipulasi dan operasi politik yang sayangnya digunakan oleh Jokowi yang sebenarnya dia melakukan itu sendiri."

Gus Romli menegaskan, PDIP tidak merasa memiliki tanggung jawab moral atas posisi Gibran sebagai wakil presiden. Menurut dia, partainya tidak mengusung maupun memilih Gibran dalam Pilpres 2024.

"Kami merasa juga tidak punya istilahnya itu tanggung jawab moral dalam hal Gibran menjadi wapres. Kemudian bukan kami yang mengusung, bukan kami yang memilih dan kami juga cukup sadar bahwa kami kalah dalam Pilpres 2024," ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan posisi PDIP yang tidak ingin dikaitkan dengan konsekuensi politik dari kepemimpinan Gibran. Partai tersebut juga menyinggung sikapnya terhadap kemungkinan pemakzulan wakil presiden.

Pada bagian akhir diskusi, Gus Romli menantang partai-partai pendukung pemerintah untuk menunjukkan ketegasan apabila menilai Gibran bermasalah.

Ia membandingkan sikap tersebut dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memecat sejumlah kader, termasuk Jokowi dan Gibran.

Baca Juga: Soal IKN: Mantan Ketua MK Puji Jokowi 'Presiden Gila', Profesor NTU Singapura Sebut Prabowo Lebih Suka di Jakarta

"Apakah punya keberanian seperti Ibu Megawati memecat Gibran dari anggota PDI Perjuangan ketika dalam sidang kehormatan, dalam sidang etik sudah terbukti pelanggaran-pelanggaran itu?" tanyanya menantang koalisi.

Gus Romli kemudian menegaskan bahwa partai pendukung pemerintah seharusnya berani mengambil tindakan jika memang menganggap ada kader yang bermasalah.

"Kalau memang bagian dari kekuasaan... merasa bahwa temannya ini bermasalah atau anggotanya ini bermasalah, dipecat dong. Seperti Ibu Megawati memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi dan kader-kader yang lain yang katakanlah tidak patuh."