Konsumsi Melonjak, Pemerintah Kaji Penambahan Kuota Pertalite 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan penambahan kuota Pertalite (bensin RON 90) pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus memastikan kecukupan pasokan BBM bersubsidi.

Peningkatan konsumsi tersebut dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, seiring dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengkaji kembali kebutuhan kuota Pertalite hingga akhir tahun.

”Masih di-exercise (dikaji), ya. Masih di-exercise,” singkat Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Meski membenarkan adanya peningkatan konsumsi, Bahlil belum mengungkapkan besaran maupun persentase kenaikannya sepanjang 2026. Ia menyatakan pemerintah masih melakukan perhitungan dan akan menyampaikan perkembangannya pada akhir Oktober 2026.

”Pertalite (konsumsinya) nanti coba saya akan melakukan exercise nanti di akhir bulan ini, ya. Tapi memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2025 .... karena ada kenaikan pasti akan terjadi penambahan kuota. Karena ada shifting, ada shifting dari RON 92 ke RON 90,” lanjutnya.

Seiring dengan rencana penambahan kuota tersebut, pemerintah juga memperhitungkan kesiapan anggaran untuk menopang subsidi Pertalite. Bahlil memastikan aspek fiskal telah menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

”Ya pasti kita sudah memikirkan(anggarannya)-lah, ya,” tandas Bahlil.

Mengutip data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kuota Pertalite pada 2025 mencapai 31,23 juta kiloliter (KL). Sementara itu, kuota pada 2026 ditetapkan sebesar 29,26 juta KL, atau turun sekitar 6,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Acuan ICP Jauh di Atas Asumsi APBN

Pertimbangan pemerintah dalam mengelola kuota dan subsidi BBM berlangsung di tengah tekanan harga minyak mentah global. Bahlil sebelumnya menyebut harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah menembus kisaran US$105–US$106 per barel, sedangkan rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran US$91–US$92 per barel.

Realisasi rata-rata tersebut jauh di atas asumsi ICP dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi di tengah ketidakpastian pasar minyak global.

“Hari ini ICP sudah tembus di angka US$100 per barel, di angka US$106–US$105 per barel. Tapi rata-rata sampai dengan dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang ICP kita di angka US$91–US$92 per barel,” kata Bahlil saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Di tengah tekanan harga minyak tersebut, pemerintah menegaskan belum akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi, meskipun pemerintah menghadapi peningkatan kebutuhan subsidi energi.

Baca Juga: Bahlil Sebut 5 IUP Jumbo Ada di NTB dan Papua, Ini Komoditasnya

Baca Juga: Bahlil Ungkap Rencana Pembangunan Pusat Petrokimia di Kaltim

"Tapi saya berkonsultasi dengan Bapak Presiden, saya katakan Bapak Presiden, memang secara ideal itu harus kita naikkan. Tetapi Partai Golkar berkomitmen untuk dalam kondisi seperti sekarang, belum waktunya untuk kita naikkan harga BBM," kata Bahlil di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.

Bahlil menjelaskan, tingginya rata-rata ICP dibandingkan dengan asumsi APBN turut meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi BBM. Ia menyebut kebutuhan subsidi saat ini mencapai sekitar Rp730 triliun hingga Rp750 triliun, lebih tinggi daripada asumsi APBN yang berada di kisaran Rp500 triliun.

"Di sektor BBM, alhamdulillah atas arahan Bapak Presiden, sekalipun sekarang rata-rata ICP dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang itu sudah mencapai 91 sampai 92 dolar per barel. Padahal di APBN itu 70 dolar. Sekarang harga subsidi kita itu sudah mencapai Rp730 sampai Rp750 triliun, dari asumsi APBN hampir kurang lebih kita Rp500," jelas Bahlil.