AHY-Puan Diwajarkan Masuk Politik, Gibran Diributkan, PSI: Memang Iri Hati

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menyoroti kritik terhadap keluarga Joko Widodo (Jokowi) yang kerap dikaitkan dengan politik dinasti. Ia menilai, muncul standar ganda dalam menyikapi keluarga politik di Indonesia, terutama ketika nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menjadi sorotan.

Dedy menyampaikan pandangannya melalui akun X setelah menanggapi sebuah video yang membandingkan respons publik terhadap sejumlah tokoh dari keluarga yang terjun ke dunia politik. 

Dalam narasi video tersebut, pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Puan Maharani disebut dianggap sebagai dinamika politik yang lumrah, sedangkan kemunculan Gibran justru memicu perdebatan mengenai politik dinasti.

Baca Juga: PSI: Jokowi Bikin Pusing Banyak Orang, Dimaki Gak Tumbang, Dipuji Biasa Aja

"Ada standar ganda yang aneh di panggung politik kita. Saat AHY atau Puan Maharani maju, semua menganggapnya dinamika politik yang lumrah. Tapi begitu nama Gibran yang muncul, narasi politik dinasti mendadak digoreng paling kencang. Padahal kalau soal kinerja, Gibran lebih bisa diandalkan," ungkap narasi video tersebut.

Menanggapi narasi itu, Dedy menilai kritik terhadap keluarga Jokowi menunjukkan adanya kecemburuan politik. 

"Memang terlihat terang-terangan ada semacam "iri hati" dengan keluarga politik Jokowi," tulis Dedy di akun X pada Jumat (23/10/2026) saat menanggapi video tersebut.

"Lihat saja bagaimana keluarga politik lain asik-asik saja, sementara terkait keluarga Jokowi tiba-tiba berubah menjadi pertanyaan," ujarnya.

Baca Juga: Pakar: Ada Informasi Gibran Itu Sebenarnya Tidak Lulus SMP di Indonesia

Menurut Dedy, perbedaan respons tersebut menimbulkan kesan bahwa kelayakan untuk terlibat dalam politik seolah hanya diberikan kepada keluarga tertentu. 

"Seolah-olah kepantasan hanya milik keluarga politik mereka saja, sementara keluarga Jokowi tidak," lanjut dia.

Dedy kemudian mengingatkan bahwa konstitusi tidak membedakan warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya menilai keterlibatan seseorang dalam politik secara adil, bukan semata-mata berdasarkan latar belakang keluarganya.

"Padahal konstitusi bangsa ini tidak membeda-bedakan anak bangsa yang ingin terlibat dalam membangun bangsanya. Adillah sejak dalam pikiran," pungkas Dedy.