Ekspor Gas RI Bakal Dievaluasi, Bahlil Ungkap Kriteria Negara Sasaran

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah tengah mengkaji ulang alokasi produksi gas bumi nasional untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terutama sebagai bahan baku industri hilirisasi petrokimia.

Bahlil mengungkapkan, saat ini sekitar 30% produksi gas nasional dialokasikan untuk ekspor, sedangkan 70% lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah ingin mengoptimalkan pemanfaatan gas di dalam negeri seiring dengan dorongan pengembangan industri hilir yang membutuhkan pasokan bahan baku.

”Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas, gitu ya,” jabarnya di KESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Wacana penataan ulang alokasi gas itu juga berkaitan dengan sikap pemerintah terhadap negara-negara mitra ekspor. Bahlil sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor dengan negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghormati Indonesia.

Ketika ditanya negara mana saja yang masuk dalam pertimbangan evaluasi, Bahlil menyebut kebijakan tersebut dapat berlaku bagi seluruh negara yang memiliki kontrak dengan Indonesia.

” Ya negara mana aja,” singkat Dia.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait hubungan dagang dan kerja sama energi dengan negara lain. Menurutnya, hubungan baik harus berjalan beriringan dengan prinsip saling menghormati.

”Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja. Tapi juga asas penghargaan harus sama juga, ya,” tambahnya.

Dalam pernyataan lain, Bahlil juga membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas dengan negara tertentu. Pemerintah mempertimbangkan opsi itu agar pasokan gas nasional dapat lebih dahulu memenuhi kebutuhan domestik di tengah dinamika global yang menuntut penguatan ketahanan energi.

“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara,” ujar Bahlil dalam peresmian penerimaan gas Jangkrik North-East-6 (JNE#6) dan fasilitas produksi Lapangan MAHA-South Hub di Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: ESDM Tindak Penimbunan 400 Ribu Liter Solar Saat Jawa Timur Dilanda Antrean BBM

Baca Juga: ESDM Tunggu Penetapan Tapak Sebelum Buka Tender Proyek PLTN

Meski membuka ruang evaluasi, Bahlil menyatakan Indonesia tetap bersedia menjalin kerja sama ekspor dengan negara yang menghormati hubungan bilateral. Pemerintah bahkan membuka peluang untuk membuat kontrak baru dengan negara yang belum memiliki perjanjian ekspor gas dengan Indonesia.

“Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” lanjutnya.

Bagi pemerintah, pengelolaan ekspor gas tidak hanya menyangkut hubungan dagang dengan negara mitra, tetapi juga kepentingan menjaga kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Karena itu, optimalisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi produksi dan kelanjutan kontrak ekspor.