Program 1 Orang 1 Rekening Masih Tunggu Regulasi, Ditargetkan Mulai November

Program Satu Orang Satu Rekening yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum dapat dijalankan karena pemerintah masih menyelesaikan regulasi. Padahal, anggaran Rp1,28 triliun telah disiapkan untuk membuka rekening bagi sekitar 25 juta warga yang belum memiliki rekening bank. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah menargetkan program tersebut mulai berjalan pada November atau Desember 2026. Namun, waktu pelaksanaannya masih bergantung pada penyelesaian aturan yang menjadi dasar program. 

“Ya kita sedang siapkan seluruh regulasi, November atau Desember lah kita lihat,” ujar Airlangga kepada wartawan seusai acara di Jiexpo jakarta Jumat (23/10/2026). 

Program ini menyasar warga berusia minimal 17 tahun yang belum memiliki rekening bank dan masuk kelompok desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap penerima akan memperoleh rekening dengan saldo awal Rp50.000 untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan. 

Jumlah sasaran menyusut menjadi sekitar 25 juta orang setelah pemerintah melakukan pemadanan data. Penyesuaian tersebut turut menurunkan kebutuhan anggaran dari perkiraan awal Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun. 

Pelaksanaan program melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Namun, kesiapan perbankan dan validasi data penerima masih menjadi bagian penting sebelum pembukaan rekening dilakukan secara massal. 

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, tim teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disiapkan untuk mendukung proses tersebut. Meski begitu, rekonsiliasi data belum dimulai karena masih menunggu arahan pemerintah dan kesiapan bank pelaksana. 

Baca Juga: Ada 40–50 Juta WNI Diperkirakan Belum Punya Rekening, Data Dukcapil Disisir

Baca Juga: Airlangga Siapkan Rp1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening

“Rekonsiliasi (data) belum dilakukan. Saya nunggu perintah dulu, nunggu komando dari Pak Menko (Airlangga), setelah dapat arahan dari Presiden (Prabowo Subianto), sudah. Pak Menko nunggu kesiapan perbankan juga,” ujar Tito. 

Pemerintah menargetkan program ini mendorong inklusi keuangan nasional dari sekitar 93% menjadi mendekati 99%. Tantangannya bukan hanya membuka rekening, tetapi memastikan data penerima akurat dan rekening yang dibentuk benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.