Bisnis Kepelabuhanan Masih Punya Peluang, Efisiensi dan Konektivitas Jadi Kunci

Industri kepelabuhanan nasional menghadapi tantangan perizinan, perubahan permintaan logistik, dan kenaikan biaya operasional. Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha berupaya menjaga kinerja melalui efisiensi, diversifikasi layanan, serta penguatan konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri.

Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati menyoroti proses perizinan konsesi terminal umum yang masih menjadi hambatan bagi badan usaha. Kondisi ini juga dinilai memengaruhi upaya menarik investor dalam negeri maupun luar negeri.

“Tidak mudah untuk bisa mendapatkan konsesi menjadi terminal umum. Dan yang kedua, untuk mengundang investor dalam negeri maupun luar negeri pun juga kami sekarang ini masih terkendala,” kata Liana dalam diskusi di forum Allpack Indonesia, Kamis (22/10/2026).

Menurut Liana, pengembangan bisnis pelabuhan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas bongkar muat. Pelabuhan perlu terhubung dengan aktivitas ekonomi di wilayah penyangga atau hinterland, termasuk kawasan industri yang menjadi sumber permintaan angkutan barang.

Pemanfaatan teknologi digital juga diperlukan untuk mengurangi inefisiensi dan meningkatkan produktivitas.

Liana menilai prospek industri kepelabuhanan masih terbuka seiring dorongan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan transportasi laut. Namun, pertumbuhan tersebut perlu didukung ketersediaan kapal dan fasilitas pelabuhan yang memadai.

Ia mencontohkan kondisi Pelabuhan Belawan yang mengalami pendangkalan. Situasi tersebut membuat kapal harus mengantre dan membatasi kelancaran kapal yang hendak bersandar.

“Outlook ABUPI cukup positif. Karena pemerintah sendiri sekarang sedang mendorong seluruh transportasi menggunakan laut. Kami masih kekurangan kapal. Kami masih perlu pelabuhan-pelabuhan,” ujarnya.

Kepala Bidang Aksesibilitas Perizinan Widagdo Pradono Siwi juga menyoroti peluang pengembangan terminal baru, perluasan wilayah operasional, dan peningkatan kapasitas penanganan kargo.

Menurut dia, dukungan regulasi, termasuk skema kerja sama pemerintah dan swasta, dapat membuka peluang pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan.

“Peluang di sektor kepelabuhanan terbuka sangat lebar, terutama dengan dukungan regulasi skema kerja sama pemerintah dan swasta,” kata Widagdo.

Selain persoalan perizinan dan infrastruktur, perubahan aktivitas ekonomi turut memengaruhi kebutuhan jasa pelabuhan.

President Director PT Pelabuhan Tegar Indonesia mengatakan, volume kegiatan perusahaan mengikuti pergerakan permintaan dari sektor industri maupun masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi cenderung mendorong kebutuhan jasa maritim dan logistik. Sebaliknya, kontraksi ekonomi dapat menekan permintaan.

“Ketika demand dari industri atau populasi meningkat, berarti kebutuhan akan jasa maritim dan logistik itu juga naik. Tapi ketika demand-nya, terutama ketika ekonominya sedang kontraksi dan demand-nya menurun, ya pastinya akan langsung berpengaruh ke kita,” ujarnya.

Cuaca yang tidak menentu juga dapat mengganggu jadwal kedatangan kapal. Sementara itu, ketersediaan muatan menjadi perhatian, terutama untuk komoditas bahan baku dari sektor ekstraksi sumber daya alam dan hasil hutan.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, PT Pelabuhan Tegar Indonesia menjaga fleksibilitas bisnis dengan menahan sementara sejumlah rencana yang membutuhkan belanja investasi besar. Perusahaan memprioritaskan optimalisasi kegiatan operasional yang sudah berjalan.

Meski demikian, anggaran perusahaan untuk 2026 tetap mengacu pada keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Perusahaan juga menetapkan target pertumbuhan yang disebut lebih tinggi daripada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Target pertumbuhan kita 2026 ini dibandingkan tahun lalu sebenarnya lumayan tinggi. Single digit lebih tinggi dari pertumbuhan GDP pemerintah,” katanya.

Aktivitas sektor energi dan pasokan bahan baku industri makanan menjadi salah satu penopang bisnis perusahaan. Adapun pengaruh perubahan nilai tukar terhadap kinerja bergantung pada komposisi barang ekspor dan impor yang ditangani.

PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) memilih memperkuat efisiensi untuk menjaga kinerja di tengah kenaikan biaya operasional, khususnya biaya bahan bakar dan penggunaan peralatan.

Finance Manager KBS menyatakan perusahaan masih optimistis memenuhi target kinerja 2026. Untuk 2027, perusahaan membidik pertumbuhan sekitar 10 persen dengan mengoptimalkan pasar yang ada sekaligus mencari sumber pertumbuhan baru.

“Untuk tahun 2027 juga kita masih tetap optimis di pertumbuhan sekitar 10%. Dan ini terus kita melakukan evaluasi kinerja sampai dengan peningkatan pasar yang baru,” ujarnya.

KBS juga menyiapkan pengembangan layanan roll-on/roll-off (RoRo), kontainer, isotank, dan rantai dingin (cold chain). Perusahaan turut mengembangkan bisnis di Cikarang untuk menjangkau kebutuhan logistik dari kawasan industri.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu tantangan dalam menjaga margin usaha. Untuk mengantisipasinya, KBS mengevaluasi penggunaan alat berat dan durasi pelayanan agar kegiatan bongkar muat lebih efisien.

“Contoh misalnya penggunaan alat berat, ini kita coba lakukan penghitungan ulang. Dari misalnya satu pelayanan delapan jam, kita turunkan menjadi sampai dengan lima sampai tujuh jam. Sehingga itulah efisiensi yang kami lakukan dalam rangka untuk mencapai target bottom line, yaitu laba,” katanya.

Baca Juga: Jepang Tambah Layanan Pelabuhan Patimban, Perluas Ekspor Kendaraan ke Meksiko

Di luar pengendalian biaya, KBS melihat peluang pertumbuhan dari peningkatan volume kargo. Dalam tiga hingga lima tahun terakhir, perusahaan menangani rata-rata 18 juta hingga 19 juta ton kargo per tahun.

Ke depan, volume tersebut diperkirakan berpotensi melampaui 20 juta ton seiring peningkatan kapasitas produksi industri di kawasan Cilegon. Salah satu sumber pertumbuhan yang diperhitungkan adalah aktivitas Krakatau Posco, perusahaan patungan Krakatau Steel.

Untuk mengantisipasi kenaikan arus barang, KBS tengah menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk menangani volume bongkar muat lebih besar.

“Dan kami yakin ke depannya kargo yang dibongkar di KBS akan terus meningkat, seperti itu. Mungkin di atas 20 juta ton. Dan ini memang saat ini KBS sedang menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka untuk pembongkaran kargo-kargo tersebut,” ujarnya.

Berbagai strategi tersebut menunjukkan upaya operator pelabuhan menjaga kinerja di tengah perubahan pasar. Namun, penguatan industri kepelabuhanan juga membutuhkan proses perizinan yang mendukung investasi, infrastruktur yang memadai, serta konektivitas yang lebih kuat antara pelabuhan dan pusat produksi.

Dengan demikian, pertumbuhan sektor ini tidak hanya bergantung pada penambahan kapasitas terminal, tetapi juga pada kemampuan operator mengendalikan biaya dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar.