Gibran Rajin Blusukan, Hensat Ungkap Dua Keuntungan Politik yang Bisa Didapat

Aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus mengunjungi berbagai daerah dinilai memiliki keuntungan politik menjelang Pemilu 2029. Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat menyebut kegiatan blusukan tersebut berpotensi meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitas Gibran.

“Mas Gibran itu kalau salaman, blusukan, keuntungannya dua. Yang pertama, popularitas dan elektabilitasnya naik. Yang kedua, dia dapat pahala karena nurut bapaknya, karena bapaknya jalan-jalan,” kata Hensat kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Hensat, kegiatan turun langsung ke masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan dengan pemilih. Namun, penilaian mengenai peningkatan popularitas dan elektabilitas tersebut merupakan analisisnya, bukan hasil survei yang dipaparkan dalam keterangan tersebut.

Di sisi lain, Hensat menilai Jokowi juga sedang membangun kekuatan politiknya sendiri. Ia menyoroti keputusan mantan presiden tersebut bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menurutnya bisa menjadi bagian dari persiapan menghadapi persaingan politik mendatang.

“Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu,” tutur Hensat.

Ia bahkan menilai Jokowi berpotensi memiliki kesiapan logistik politik yang kuat. Meski demikian, penilaian tersebut disampaikan Hensat sebagai analisis terhadap langkah politik Jokowi, bukan sebagai konfirmasi mengenai kesiapan pendanaan atau konsolidasi partai secara independen.

Hensat turut menyoroti pernyataan Jokowi yang sebelumnya mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode, tetapi kemudian menyebut Pemilu 2029 masih lama. Menurutnya, perubahan pernyataan tersebut menjadi salah satu perkembangan yang menarik untuk dicermati.

Di tengah dinamika itu, Prabowo juga dinilai sedang memperhitungkan strategi politiknya sendiri. Hensat menyebut pengalaman Prabowo sebagai politisi membuatnya memahami pentingnya menentukan waktu yang tepat untuk mengambil langkah.

Analisis tersebut berkaitan dengan kemungkinan Prabowo dan Jokowi menempuh jalur politik berbeda pada Pemilu 2029. Hensat menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran dapat menjadi salah satu alasan apabila kedua kubu memilih berpisah.

MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima, sehingga Gibran tidak didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Baca Juga: Mendadak Ikut Soroti Gibran, Hasto PDIP dan 150 Guru Besar Disebut Ade Armando Penumpang Gelap

Bagi Hensat, putusan tersebut tidak harus menjadi beban bagi Prabowo maupun kubu Jokowi-Gibran. Ia justru melihat putusan itu bisa menjadi jalan keluar jika keduanya memutuskan untuk menempuh arah politik masing-masing.

“Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” ujar Hensat.

Meski begitu, Hensat tidak memastikan bahwa perpisahan politik tersebut akan benar-benar terjadi. Ia menilai Prabowo dan Jokowi sedang membangun jalan politik masing-masing, tetapi kemungkinan keduanya kembali bertemu dalam satu kepentingan politik tetap terbuka.