Mahfud Sebut Kabinet Prabowo Lebih Kaku Ketimbang Era Jokowi: Dulu Kita Berdebat dalam Hal Apapun

Gaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola dapur kabinet ternyata memiliki perbedaan tersendiri. Hal tersebut diungkap langsung oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Ia secara blak-blakan menyebut bahwa atmosfer rapat kabinet di era pemerintahan saat ini terasa jauh lebih kaku dan berjalan satu arah jika dikomparasikan dengan era kepemimpinan dari Jokowi.

Baca Juga: Tugaskan Komisi I, Anak Buah Prabowo Akan Bongkar Pertemuan Tokoh Antipemerintah dan Dubes Singapura

Menurut Mahfud, sistem tata kelola pemerintahan saat ini mengalami kemunduran dalam hal dialektika kebijakan, di mana para menteri atau pejabat setingkat menteri terkesan lebih banyak diam dan menutup diri dari kritik publik.

Mahfud membedah secara rinci bagaimana pola komunikasi dua arah sangat dihidupkan pada masa pemerintahan dari Jokowi. Ia mengenang masa-masa saat dirinya masih menjabat sebagai menteri, di mana sang kepala negara kerap memanggilnya secara khusus bersama jajaran penegak hukum lain, seperti Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau dulu berdebat gitu dalam hal apapun. Misalnya terjadi hal kok korupsi diberitakan jelek, dipanggil tuh oleh Pak Jokowi. Saya sering juga diajak bicara berdua 'Pak Mahfud ini kok begini gimana nih?' Dan saya dilepas saja ketika saya berbeda dengan Menteri Keuangan," ujar Mahfud dikutip Senin (26/10/2026).

Dinamika perdebatan kabinet di era presiden sebelumnya tidak serta-merta membuat pemerintah kebal dari kebijakan yang memicu polemik. Ia tidak menampik bahwa rezim sebelumnya juga menelurkan sejumlah regulasi kontroversial yang memantik gelombang demonstrasi, seperti megaproyek pemindahan dari Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hingga Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Namun, Mahfud menegaskan bahwa regulasi-regulasi tersebut murni merupakan pilihan kebijakan (policy choice) dari seorang presiden yang secara sadar mengambil risiko politik. Poin pentingnya adalah, dalam mengeksekusi pilihan kebijakan tersebut, para pembantu presiden tetap diberikan ruang gerak yang luas untuk menampilkan data, berdebat secara internal, dan menjelaskannya secara transparan ke hadapan publik.

Kondisi dialektis inilah yang kini dirasakan hilang oleh Mahfud. Pemerintahan saat ini dinilai mematikan ruang perdebatan substantif di dalam ruang sidang kabinet.

Minimnya silang pendapat di antara para menteri menciptakan sebuah ekosistem pemerintahan yang tertutup, di mana kebijakan diputuskan secara satu arah tanpa adanya proses penyaringan argumen yang tajam dari berbagai kementerian koordinator maupun kementerian teknis.

Baca Juga: Sosok 'Jokowi Baru' Akan Segera Lahir di Indonesia

"Tidak ada meaningful participation, hukum dibuat sesukanya. Kalau pemerintah ingin ini, maka dibuat hukumnya agar yang salah ini menjadi benar," tuturnya.