Rapor Merah Mahfud MD untuk Rezim Penguasa: Hukum Dibuat Sesukanya, Tak Ada Meaningful Participation

Kualitas demokrasi dan penegakan hukum terus meluncur bebas menuju jurang otoritarianisme gaya baru di Indonesia. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/

Dikutip Senin (26/10/2026) Mahfud secara terang-terangan menyebut bahwa hukum di republik ini tidak lagi dirancang untuk menegakkan keadilan, melainkan sengaja direkayasa dan dibuat sesukanya demi memuaskan kehendak sepihak penguasa.

Baca Juga: Jawab Teka-teki Elite Politik, Ini Bocoran Ahmad Ali Soal Peluang Jokowi Turun Gunung Jadi Ketum PSI

Dalam analisisnya, ia memaparkan data dari berbagai lembaga internasional yang mengonfirmasi adanya kemerosotan tajam indeks demokrasi di negara ini sejak tahun 2014.

Sistem perpolitikan nasional saat ini menurutnya telah bermutasi menjadi bentuk otokratik elektoral (electoral autocracy), sebuah sistem di mana pemilihan umum tetap digelar sebagai etalase demokrasi, namun kendali kekuasaan sepenuhnya berada dalam genggaman segelintir elite yang otoriter.

Dampak paling mematikan dari sistem otokratik elektoral ini adalah munculnya gejala autocratic legalism di sektor hukum. Mahfud menguliti praktik kotor di mana undang-undang tidak lagi disusun berdasarkan aspirasi atau partisipasi bermakna (meaningful participation) dari masyarakat sipil, melainkan sekadar stempel legalitas bagi oligarki.

"Autocratic legalism itu hukum dijadikan alat untuk membenarkan kehendak-kehendak yang sepihak. Tidak ada meaningful participation, hukum dibuat sesukanya. Kalau pemerintah ingin ini, maka dibuat hukumnya agar yang salah ini menjadi benar," tegas Mahfud.

Sebagai bukti konkret, akademisi ini menyoroti sejumlah produk hukum di sektor keuangan yang sarat akan konflik kepentingan. Beberapa regulasi sengaja disahkan untuk memberikan kelonggaran dan imunitas hukum bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam instrumen investasi maupun obligasi negara, sehingga menutup celah bagi aparat penegak hukum untuk mengusut potensi tindak pidana korupsi.

Ironisnya, pembajakan hukum oleh eksekutif ini dibiarkan berjalan mulus tanpa adanya fungsi kontrol atau pengawasan yang efektif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Mahfud membandingkan kondisi parlemen di masa lalu yang kerap diwarnai oleh perang argumen dan perdebatan sengit saat membahas undang-undang strategis. Kini, lembaga legislatif tersebut lumpuh, pasif dan bertransformasi menjadi sekadar lembaga stempel (rubber stamp) yang mengamini seluruh keinginan dari Istana.

Kelumpuhan fungsi check and balances secara formal ini semakin diperparah dengan matinya perlawanan sosial di ranah digital.

Mahfud menyoroti pudarnya magis dari gerakan "no viral no justice" yang digelorakan oleh warganet. Jika pada masa lalu tekanan masif publik di media sosial terbukti ampuh membongkar kejahatan luar biasa seperti skandal pembunuhan berencana oleh polisi hingga mega-skandal pencucian uang Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Namun Mahfud menyoroti bahwa hari ini situasinya berbalik 180 derajat. Banyak kasus ketidakadilan yang telah diviralkan habis-habisan oleh masyarakat, namun berakhir buntu membentur tembok kedap suara milik pemerintah pusat.

Ia melempar seruan darurat kepada seluruh elemen masyarakat sipil, barisan akademisi, dan mahasiswa untuk tidak patah arang.

Baca Juga: Tunggu Tanggal Main, Gibran Siap Buktikan dan Pamerkan Dokumen Ijazah Asli SMP, SMA dan S1

Mahfud memperingatkan bahwa jika rakyat berhenti bersuara dan mengawal jalannya kekuasaan, bangsa ini akan terus terjerumus dalam lubang hitam kemunduran tata kelola bernegara yang jauh lebih destruktif di masa mendatang.