Permintaan Listrik Data Center dan AI Tambah Kebutuhan Kapasitas Pembangkit hingga 90 GW

PT PLN (Persero) memperkirakan kebutuhan pembangunan kapasitas pembangkit listrik baru dapat mencapai hampir 90 gigawatt (GW) apabila permintaan listrik dari pusat data (data center) dan kecerdasan buatan (AI) turut diperhitungkan dalam agenda pengembangan sistem kelistrikan nasional.

Direktur PLN Suroso Isnandar mengatakan, perusahaan merencanakan pembangunan pembangkit baru berkapasitas 69,5 GW untuk mendukung transisi energi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Namun, kebutuhan tersebut belum memperhitungkan lonjakan permintaan listrik dari industri pusat data dan AI.

“Untuk merealisasikannya, kami harus membangun pembangkit baru berkapasitas 69,5 GW. Angka ini belum memperhitungkan lonjakan permintaan listrik dari pusat data (data center) dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini sudah mencapai antrean sebesar 20 GW. Jika permintaan data center ini dipenuhi, kapasitas tambahan meningkat menjadi hampir 90 GW,” ujar Suroso dalam diskusi di DTIIF 2026, Selasa (27/10/2026).

Besarnya kebutuhan tersebut menambah tantangan PLN dalam menyiapkan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menopang pertumbuhan industri sekaligus menjalankan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

Suroso menjelaskan, agenda transisi energi dalam satu dekade mendatang mengharuskan PLN mengubah sistem kelistrikan yang selama ini berbasis energi fosil menjadi sistem yang lebih banyak memanfaatkan energi bersih.

Perubahan tersebut membutuhkan penguasaan teknologi jaringan yang lebih kompleks, terutama untuk mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang produksinya bergantung pada kondisi alam. Sistem tersebut juga perlu didukung teknologi penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS).

Selain kebutuhan pembangkit, PLN menghadapi tantangan dalam menyiapkan industri manufaktur domestik untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih. Suroso menyebut arahan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) dalam tiga tahun membutuhkan kesiapan industri yang saat ini belum mampu memproduksi seluruh komponen dalam skala masif.

Menurut dia, kebutuhan tersebut mencakup pabrik sel surya, modul berefisiensi tinggi, hingga fasilitas perakitan BESS berskala utilitas. Ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan di bidang energi terbarukan juga menjadi tantangan tersendiri.

PLN memperkirakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar Rp2.100 triliun. Untuk tahap awal, perusahaan menyiapkan PLTS berkapasitas 54,7 GWp yang dipadukan dengan BESS berkapasitas 154 gigawatt-hour (GWh), dengan nilai investasi sekitar Rp786,1 triliun.

Baca Juga: PLN Lebur Dua Anak Usaha Menjadi Subholding PLN Services

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan listrik untuk pusat data dan AI juga menuntut kesiapan infrastruktur transmisi dan distribusi. PLN mengembangkan konsep Green Enabling Supergrid atau Nusantara Grid melalui teknologi transmisi kabel bawah laut bertegangan tinggi arus searah (high-voltage direct current/HVDC) dan smart grid.

Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber energi terbarukan dengan pusat permintaan listrik industri. Sejumlah sumber energi terbarukan berada di luar Jawa, sedangkan pusat beban listrik dan kawasan industri terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Suroso menegaskan, PLN perlu bertransformasi dari perusahaan utilitas konvensional menjadi perusahaan yang mengandalkan kesiapan teknologi tinggi untuk mendukung perubahan sistem energi nasional.

“PLN kini bertransformasi dari sekadar utilitas konvensional menjadi entitas utilitas berbasis kesiapan teknologi tinggi (technology-ready utility),” katanya.