Bahlil Berani Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Ekonom Sambut Positif demi Industri Domestik

Sejumlah akademisi mendukung kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengurangi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung daya saing industri nasional.

Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima), Robert R. Winerungan, menilai pemerintah perlu memprioritaskan pasokan gas untuk industri dan pembangkit listrik domestik sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.

“Saya kira keputusan pemerintah itu cukup bijak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi. Kita jangan sampai terus melakukan ekspor ketika industri dalam negeri justru mengalami kekurangan pasokan energi,” ujar Robert, Selasa (27/10/2026).

Menurut Robert, penggunaan gas untuk industri dalam negeri berpotensi memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Pasokan gas dengan harga kompetitif dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Ia juga menilai penguatan industri pengolahan dapat mendorong ekspor produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

“Saya kira dengan kita menggunakan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu malah lebih hemat. Barang-barang kita akan dibuat lebih efisien dan bisa dijual dengan harga lebih murah,” katanya.

Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, juga menilai pengurangan ekspor gas sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ia turut merujuk Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur prioritas pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri.

“Dari perspektif kebijakan publik, keputusan mengurangi ekspor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu dilihat sebagai upaya mengatur kembali pemanfaatan sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih besar bagi masyarakat Indonesia,” kata Kristian.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Kristian mengingatkan pemerintah agar memastikan gas yang dialihkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh industri dan pembangkit listrik. Kesiapan infrastruktur, jaringan distribusi, dan pengawasan juga perlu diperhatikan.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berkurangnya volume ekspor. Pemerintah perlu menetapkan sasaran yang dapat diukur, seperti peningkatan keandalan pasokan listrik, berkurangnya gangguan produksi industri, dan meluasnya akses energi.

Pemerintah akan mengurangi ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBtud), atau sekitar 8 persen. Robert menilai pengurangan tersebut relatif kecil sehingga tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian Singapura.

Sementara itu, Kristian berpandangan kepentingan energi nasional tetap dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum perdagangan, selama pemerintah memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan pemerintah tetap menghormati komitmen perdagangan dengan Singapura. Dari total ekspor gas pipa Indonesia sebesar 409,55 BBtud, pengurangan pasokan yang dilakukan mencapai 31 BBtud.

Baca Juga: Golkar Masuk Tiga Besar Survei Elektabilitas, AMPG Soroti Kerja Kader

“31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi dua faktor, yakni pemeliharaan fasilitas produksi atau shutdown serta meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri.

Pemerintah memprioritaskan pasokan gas untuk mendukung operasional pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan kebutuhan industri nasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.