Guru Besar UGM Kritik Praktik Kekuasaan, Uceng: Teori Checks and Balances Enggak Ada yang Jalan

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar melontarkan kritik terhadap praktik penyelenggaraan negara yang menurutnya tidak berjalan sesuai teori yang diajarkan di perguruan tinggi. Ia menyoroti prinsip checks and balances, pembentukan undang-undang, hingga pelaksanaan hukum saat berorasi dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta, Rabu (28/10/2026).

Zainal, yang akrab disapa Uceng, mengaku resah sebagai akademisi karena melihat kesenjangan antara teori dan praktik. Ia mencontohkan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara yang dinilainya belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Ya, kira-kira keresahan saya sebagai dosen, mengajar itu enggak ada yang benar juga. Saya ngajar teori checks and balances, enggak ada yang jalan," ungkap Zainal di hadapan massa aksi.

Ia juga menyinggung proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, praktik yang dilakukan pemerintah dan DPR belum sesuai dengan teori pembentukan undang-undang yang selama ini dipelajarinya.

"Saya ngajar soal teori perundang-undangan, undang-undang enggak begitu cara buatnya, Presiden dan DPR. Saya ngajar soal Mahkamah Agung seharusnya memutus dengan baik, enggak begitu yang dilakukan hukum," katanya.

Kritik tersebut disampaikan Zainal saat mengikuti aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan Kantor DPRD DIY dan kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat menyatukan berbagai keresahan agar tidak berhenti sebagai keluhan masing-masing kelompok.

Menurut Zainal, masyarakat perlu membangun gerakan bersama untuk mendorong perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga mengajak demonstran melawan ketidakadilan yang dinilainya telah menyengsarakan rakyat.

"Hari ini teman-teman sekalian, mari kita satukan, kita usir penjajah yang berbaju bangsa sendiri. Kita usir negara yang seolah berlaga mengurusi kita, padahal mengurusi kantong mereka sendiri," ujarnya.

Zainal menilai semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi landasan untuk menyatukan masyarakat di tengah berbagai perbedaan. Ia mengingatkan bahwa sekat-sekat sosial dan politik dapat menghambat masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Ia juga mendorong anak muda untuk berani bersuara karena masa depan Indonesia pada 2045 akan menjadi tanggung jawab generasi tersebut. Menurutnya, keresahan yang muncul di kalangan anak muda perlu disalurkan menjadi dorongan untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Baca Juga: Lechumanan Sebut Polemik Ijazah Jokowi Membuat UGM Seolah Dituding Keluarkan Dokumen Palsu

"Makanya saya ingin mengajak anak muda itu harus turun sekarang. Karena masa depan kita itu milik anak muda. Indonesia apa? Cemas atau emas di 2045 itu bukan milik saya barangkali atau milik kita-kita yang sudah tua. Tapi milik anak muda," tuturnya.

Di akhir orasinya, Zainal meminta agar aksi masyarakat semakin besar sebagai bentuk penegasan kedaulatan rakyat. Ia menilai masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk mengawasi kekuasaan dan mendorong perubahan.

"Saya kira harus lebih besar dan semakin membesar. Harus semakin membesar, kenapa? Karena harus kita tunjukkan bahwa kita masih punya kedaulatan itu di tangan kita. Kedaulatan itu enggak pernah pindah. Kita sebenarnya yang berdaulat," tegasnya.